CEO STARTUP INI BANGGA BOOTHNYA DIKUNJUNGI JOKOWI

 

TANGERANG, BANTEN- Bangga!, demikianlah yang dirasakan Tubagus Syailendra, CEO Chickin, startup jebolan Kompetisi Ide Bisnis Mahasiswa Pertamuda (Pertamina Muda) 2021 saat booth Chickinnya dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo usai membuka kegiatan BUMN startup Day di ICE BSD didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Kompleks Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Senin (26/9).

"Kami sangat antusias bahwa Pak Jokowi memberikan perhatian terhadap isu ketahanan pangan. Pemerintah diharapkan bisa berkolaborasi dengan kami dalam menjaga harga pasar agar tetap stabil melalui rekomendasi data input yang kami dapatkan di lapangan untuk pengambilan kebijakan, sehingga supply and demand nasional lebih terukur dan terjaga dari fluktuasi yang terjadi" ungkap Tubagus

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Brahmantya Setyamurti Poerwadi atau kerap di sapa Tyo, menyampaikan, Chickin merupakan start-up yang dibina oleh Pertamina di bidang solusi teknologi peternakan ayam berbasis Internet of Thing (IoT). Chickin Indonesia bergerak sebagai perusahaan teknologi peternakan dan distribusi daging yang memiliki 2 produk unggulan yaitu chickin Smaft Farm, dan Chickin Fresh dengan menggunakan software as service (SaaS) dan Hardware untuk mengontrol cuaca, dan energy meter yang dapat meningkatkan produktifitas penghasilan peternak hingga efisiensi budidaya.

"Sehingga dengan teknologi ini, diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi sehingga pemenuhan pasokan daging ayam menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan" ujar Tyo.

PT Pertamina (persero) mengusung lima start-up jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN startup Day. Selain Chickin, empat tim start-up yang lain seperti Tekpang, Analitica, Biojel dan Pottani juga hadir. Dan beberapa diantaranya mendapatkan peluang Kerjasama dari BUMN lain. Tekpang misalnya, yang merintis bisnis startup nya di bidang pupuk nitrat yang ramah lingkungan berhasil menarik perhatian dan mendapatkan peluang kerjasama dari PT Pupuk Indonesia, dan PT Perkebunan Nasional

Sementara Analitica, yang merupakan gabungan mahasiswa Univeristas Airlangga Surabaya yang bergerak di bidang bisnis rintisan berupa platform edukasi dan tryout online yang dirancang khusus untuk persiapan ujian, mengaku mendapatkan peluang kerjasama juga dengan Telkomsel

startup Pottani merupakan platform start-up digital transformasi pada sector budidaya agrokomplek di Indonesia. Sedangkan Biojel merintis bisnis di bidang pengelolaan larva dan minyak Jelantah sebagai alternatif energi terbarukan ini membawa maggot atau larva hidup.

Pertamina mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s dan ESG) khusus di poin 4 yakni pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia, dan point 8 dalam menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, dan berdampak signifikan bagi upaya mengentaskan kemiskinan.

"Kita akan terus mendukung tumbuhnya startup yang berpotensi besar menghidupkan roda perekonomian nasional yang berkelanjutan" Pungkas Tyo.

Read More

JOKOWI DAPAT PR SELAMATKAN PETANI KOPRA DITENGAH SITUASI KRISIS GLOBAL

 

JAKARTA- Presiden RI Joko Widodo mengaku mendapatkan aduan dari petani mengenai anjloknya harga kopra. Dia mengakui memang sulit mengatasi persoalan anjloknya harga kopra di pasaran. Pasalnya, harga komoditas ini bergantung pada kondisi pasar global.

Hal ini disampaikannya saat menyambangi Pasar Rakyat Jailolo, Halmahera Barat, hari ini. Dalam kunjungannya itu, ia mendapat keluhan dari para petani kopra.

"Tadi petani menyampaikan kepada saya, harganya kopra turun," ujar Jokowi, kepada media, dikutip melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (28/09/2022).

Namun sayangnya, kondisi ini sulit untuk diintervensi oleh pemerintah. Jokowi menjelaskan, kopra merupakan komoditas yang harganya sangat dipengaruhi oleh kondisi internasional, seperti halnya crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit.

"Kopra ini yang harganya banyak ditentukan oleh Internasional. Naik turunnya sebuah komoditas itu sulit diintervensi oleh pemerintah. Sama dengan CPO, kelapa sawit. Sama seperti dulu waktu sawit jatoh. Karena itu komoditas internasional," terang Jokowi.

Sementara itu, kondisi ekonomi global sendiri tengah mengalami pergolakan. Oleh karena itu, itulah sebabnya, Jokowi pun tidak yakin apakah harga kopra akan meningkat dalam waktu dekat.

"Nah ini pas kopranya turun belum tentu nanti akan naik lagi. Karena memang situasi dunia tidak pasti," katanya.

Di sisi lain, menurutnya, naik turunnya harga komoditas di pasar global merupakan hal yang lumrah. Meski harga kopra turun, saat ini ada batu bara hingga CPO yang tengah mengalami kenaikan.

"Ya komoditas itu ada yang naik, ada yang turun. Sekarang yang banyak naik itu batu bara, CPO, nikel," ungkapnya.

Read More

JOKOWI INGIN PERTUMBUHAN EKONOMI DI MALUKU UTARA TETAP DIPERTAHANKAN

 HALMAHERA BARAT— Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Maluku Utara untuk terus menjaga pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan daerah ini tercatat berada di atas pertumbuhan nasional yang sebesar 5,2 persen.

“Saya cek Ternate termasuk sudah di atas 7%, nasional hanya 5,2%. Ini yang harus dijaga terus, kondusifitas setiap kabupaten, kota, provinsi. Karena di sini mungkin, saya belum membandingkan dengan provinsi lain, menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku Utara,” ujar Presiden dalam keterangan persnya di Pasar Rakyat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (28/9/2022).

Mantan Gub.DKI itu meyakini, keberadaan industri pertambangan di Maluku Utara juga akan menunjang pertumbuhan di wilayah tersebut, terlebih dengan adanya hilirisasi industri.

“Provinsi Maluku Utara dengan adanya industri tambang di sini yang sudah masuk dari mentah ke smelter, pertumbuhan ekonomi pasti akan di atas rata-rata nasional, termasuk Ternate,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II-2022 mencapai 27,74 persen (yoy). Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk periode tersebut, diikuti Papua dan Sulawesi Tengah.

Presiden pun meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut bisa dilihat dari geliat ekonomi masyarakat di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Rakyat Jailolo yang ia kunjungi.

“Halmahera Barat saya belum cek ke BI pertumbuhan ekonominya bagaimana, tapi kalau melihat daerah pasar seperti ini ya saya kira mirip-mirip, sama, rata-rata, [pertumbuhan] pasti di atas nasional,” ujarnya.

Presiden menambahkan, selain mengecek ekonomi masyarakat, kunjungan kerjanya kali ini juga untuk melihat secara langsungHALMAHERA BARAT— Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Maluku Utara untuk terus menjaga pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan daerah ini tercatat berada di atas pertumbuhan nasional yang sebesar 5,2 persen.

“Saya cek Ternate termasuk sudah di atas 7%, nasional hanya 5,2%. Ini yang harus dijaga terus, kondusifitas setiap kabupaten, kota, provinsi. Karena di sini mungkin, saya belum membandingkan dengan provinsi lain, menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku Utara,” ujar Presiden dalam keterangan persnya di Pasar Rakyat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (28/9/2022).

Mantan Gub.DKI itu meyakini, keberadaan industri pertambangan di Maluku Utara juga akan menunjang pertumbuhan di wilayah tersebut, terlebih dengan adanya hilirisasi industri.

“Provinsi Maluku Utara dengan adanya industri tambang di sini yang sudah masuk dari mentah ke smelter, pertumbuhan ekonomi pasti akan di atas rata-rata nasional, termasuk Ternate,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II-2022 mencapai 27,74 persen (yoy). Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk periode tersebut, diikuti Papua dan Sulawesi Tengah.

Presiden pun meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut bisa dilihat dari geliat ekonomi masyarakat di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Rakyat Jailolo yang ia kunjungi.

“Halmahera Barat saya belum cek ke BI pertumbuhan ekonominya bagaimana, tapi kalau melihat daerah pasar seperti ini ya saya kira mirip-mirip, sama, rata-rata, [pertumbuhan] pasti di atas nasional,” ujarnya.

Presiden menambahkan, selain mengecek ekonomi masyarakat, kunjungan kerjanya kali ini juga untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di Maluku Utara tersebut, termasuk belum adanya jalan nasional di wilayah ini. Menurutnya, masih banyak daerah terpencil yang membutuhkan infrastruktur serupa.

“Negara ini dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali 514 kabupaten/kota yang semuanya ada pulau terpencil di sebelah barat, misalnya di Nias, Simeulue, Mentawai dan juga yang ada di Bangka Belitung. Di sebelah timur juga, kemarin kita baru ke Maluku Barat Daya. Itu semuanya butuh. Kenapa saya turun ke bawah? Untuk memastikan hal-hal yang tadi sudah Anda tanyakan, seperti apa lapangannya, seperti apa kondisi ekonominya,” pungkasnya. kondisi infrastruktur di Maluku Utara tersebut, termasuk belum adanya jalan nasional di wilayah ini. Menurutnya, masih banyak daerah terpencil yang membutuhkan infrastruktur serupa.

“Negara ini dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali 514 kabupaten/kota yang semuanya ada pulau terpencil di sebelah barat, misalnya di Nias, Simeulue, Mentawai dan juga yang ada di Bangka Belitung. Di sebelah timur juga, kemarin kita baru ke Maluku Barat Daya. Itu semuanya butuh. Kenapa saya turun ke bawah? Untuk memastikan hal-hal yang tadi sudah Anda tanyakan, seperti apa lapangannya, seperti apa kondisi ekonominya,” pungkasnya.

Read More

JOKOWI INGIN JALAN NASIONAL BISA DIBANGUN DI HALMAHERA BARAT

 JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberondong pertanyaan mengenai tidak adanya jalan nasional di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, ketika melakukan kunjungan kerja di kabupaten itu, Rabu (28/9/2022).

Menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 514 kabupaten/kota dan semuanya membutuhkan infrastruktur.

"Negara ini dari Sabang sampai Merauke ini banyak sekali 514 kabupaten/kota yang semua ada pulau terpencil di sebelah barat misalnya Nias, Simeulue, Pulau Mentawai, dan juga yang ada di Bangka Belitung," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

"Di sebelah timur juga kita kemarin baru ke Maluku Barat Daya, itu semuanya butuh (infrastruktur)," ujar Jokowi melanjutkan.

Jokowi mengatakan, salah satu tujuannya berkunjung ke Halmahera Barat adalah memeriksa kondisi infrastruktur di lapangan serta kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

"Kenapa saya turun ke bawah, untuk memastikan hal-hal yang tadi saudara-saudara tanyakan seperti apa lapangannya, seperti apa kondisi ekonominya," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi meyakini Maluku Utara dapat menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Ia mengatakan, kegiatan pertambangan di Maluku Utara yang sudah berkembang dari tambang mentah ke smelter bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Mantan Wali Kota Solo itu mencontohkan, pertumbuhan ekonomi di Ternate berada di angka 7, di atas rata-rata nasional yang baru di angka 5,4.

"Halmahera Barat saya belum cek ke BI pertumbuhan ekonominya seperti apa, tapi kalau melihat gairah di pasar seperti ini, ya saya kira hampir mirip-mirip sama rata-rata ya tapi pasti di atas nasional," ujar Jokowi.

Read More

WARGA MALUKU USUL KEPADA JOKOWI AGAR KAPITAN BANAU JADI PAHLAWAN NASIONAL

 

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan warga untuk mengusulkan tokoh asal Halmahera Barat, Kapitan Banau, untuk menjadi pahlawan nasional. Jokowi mengatakan saat ini usulan itu belum sampai ke meja presiden.

"Diusulkan saja, kepada tim, itu ada timnya," kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan di Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (28/9/2022).

"Nanti kalau sudah masuk ke saya, siapa tadi namanya? Kapitan Banau. Ya saya sudah ingat," sambung Jokowi.

Jokowi bakal melihat usulan penganugerahan pahlawan nasional ini. Namun sampai saat ini usulan tersebut belum resmi diterima Jokowi.

"Nanti saya lihat wong belum sampai ke meja saya," ujar Jokowi.

Dia mengatakan proses pengajuan gelar pahlawan nasional itu biasanya diproses oleh tim. Setelah itu, keputusan akhir mengenai usulan tersebut akan ditetapkan presiden.

"Saya sudah mendengarkan dan saya sudah ingat namanya nanti terakhir biasanya masuk ke meja saya," imbuh Jokowi.

Read More

JOKOWI APRESIASI TRANSFORMASI BALAI LATIHAN KERJA KEMNAKER

JAKARTA- Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Maluku Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri meninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kota Ternate pada Rabu (28/9/2022).

Saat di BPVP Kota Ternate, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, melihat secara langsung ruangan workshop sepeda motor.

Usai mengelilingi workshop, Presiden Jokowi memuji Menaker yang terus berupaya melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), baik dari aspek kelembagaan, persepsi, substansi pelatihan, sarana, dan fasilitas.

"Saya mengapresiasi atas upaya Bu Menteri dalam melakukan transformasi BLK. Saya sudah melihat, dan ternyata banyak perubahan, mengalami kemajuan," kata Presiden Jokowi.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, transformasi BLK merupakan salah satu dari 9 Lompatan Besar Kemenaker yang bertujuan guna menghadapi tantangan ketenagakerjaan.

Menaker berharap, melalui tranformasi BLK yang terus dilakukannya ini dapat mencetak banyak sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan unggul.

"Untuk itu saya senantiasa meminta dukungan dari Pak Presiden agar upaya yang kami lakukan ini berjalan lancar dan melahirkan SDM yang unggul, yang siap menghadapi bonus demografi dan menyambut Indonesia Emas 2045," ucapnya.

 

Read More

UPDATE TERBARU! PENERIMA BLT DARI JOKOWI SUDAH MENCAPAI HAMPIR 20 JUTA ORANG! SENTUH ANGKA 96,6 PERSEN

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menyebutkan sekitar 19,9 juta orang atau 96,6 persen dari total penerima manfaat sudah menerima bantuan langsung tunai dampak pengalihan subsidi bahan bakar minyak.

"Sudah di 508 kabupaten dan kota. Ini (jumlah penerima) juga sudah hampir 20 juta, sudah 19.955.471 penerima, sudah,” kata Presiden Jokowi usai penyerahan bantuan subsidi upah di Ternate, Maluku Utara, Rabu, sebagaimana tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.

Jokowi mengharapkan penyaluran bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau disebut BLT BBM ini dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan terjaga.

"Daya beli, konsumsi masyarakat bisa terangkat lebih baik. Itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro yang kita inginkan," ujarnya.

Sedangkan untuk bantuan subsidi upah (BSU), Presiden Jokowi menjelaskan hingga Rabu ini sudah tersalurkan kepada sekitar 48,34 persen dari target penerima.

Jokowi mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan terus mempercepat penyaluran BSU di seluruh daerah. "Ini akan terus dipercepat oleh Bu Menteri, utamanya yang jauh-jauh dari ibu kota dan saya akan pantau," ujarnya.

Program BLT BBM dan BSU merupakan bagian dari bantalan sosial yang diberikan pemerintah setelah pengalihan belanja subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga pertalite dan solar. Jumlah bantuan sosial dampak pengalihan subsidi BBM itu ditetapkan pemerintah sebesar Rp24,17 triliun.

Terdapat tiga jenis bantalan sosial pengalihan subsidi BBM, yaitu BLT untuk 20,65 juta penerima dengan nilai bantuan masing-masing Rp150 ribu dan diberikan sebanyak empat kali. Total anggaran u
ntuk BLT mencapai Rp12,4 triliun.

Kemudian bantuan subsidi upah yang nilainya Rp600 ribu per orang untuk 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Terakhir adalah bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, nelayan, serta bantuan tambahan perlindungan sosial.

Read More

PAKAR HUKUM PIDANA UNIVERSITAS TRISAKTI DUKUNG REFORMASI HUKUM GAGASAN JOKOWI

 

JAKARTA- Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin melakukan reformasi hukum. Sebab, Jokowi telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, untuk melakukan reformasi hukum.

Hal itu buntut dari Hakim Agung Sudrajad Dimyati, yang ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya, dukung untuk lakukan reformasi hukum. Caranya, Presiden Jokowi sebagai kepala negara harus bicara sama Ketua Mahkamah Agung, sebagai kepala negara dia harus bicara sama Ketua Mahkamah Agung karena kekuasaan kehakiman itu pimpinan tertingginya adalah Ketua Mahkamah Agung,” ujar Fickar kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

Fickar mendorong Jokowi untuk segera membentuk tim khusus agar reformasi hukum dapat segera dilaksanakan. Dia pun menjelaskan kedudukan Jokowi sebagai Presiden RI.

“Presiden itu kan kedudukannya dua, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah kalau sebagai kepala pemerintahan, dia bisa koordinasi dengan Mahfud MD Menko Polhukam karena di bawah Mahfud ada Kejaksaan dan Kapolri. Jadi kalau koordinasi mengenai penegakan hukum di bidang eksekutif maka itu polisi dan Kejaksaan,” kata dia.

Menurut Fickar, seharusnya hakim menjadi pihak yang paling bersih. Sebab, mereka adalah pemutus suatu perkara.

“Hakim itu dalam konteks dia sebagai profesional yang punya kewenangan mengadili dan memutus, maka dia ada sepenuhnya di bawah kekuasaan kehakiman yang dipimpin oleh Mahkamah Agung (MA) oleh ketua Mahkamah Agung,” kata dia.

“Jadi ketika ada perkara mafia-mafia hukum seperti itu harusnya yang bertanggung jawab ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bertanggung jawab membina hakim-hakim,” sambungnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hakim Agung, Sudrajad Dimyati, sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara di MA. Presiden Jokowi mengatakan perlu adanya reformasi hukum.

"Ya, yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yg ada di KPK. Kedua, saya liat ada urgensi sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (26/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku sudah memerintahkan Menko Polhukam, Mahfud MD, untuk mereformasi hukum. Jokowi mengatakan, yang terpenting semua pihak harus bisa menahan diri dan menghormati proses hukum yang ada di KPK.

"Itu sudah saya perintahkan ke Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Menko Polhukam. Saya kira kita ikuti proses hukum yang ada di KPK," ucap dia.

Read More

JOKOWI SEBUT BANSOS AKAN DITAMBAH LAGI JIKA APBN BERLEBIH SAAT DI HALMAHERA BARAT, MALUKU UTARA

 

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jika terdapat kelebihan dana di APBN, maka pemerintah bisa kembali menambah bantuan sosial (bansos).

“Nanti kalau APBN ada kelebihan lagi akan ditambahkan, ya," kata Jokowi saat menyerahkan bansos kepada penerima manfaat di Kantor Pos Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu, sebagaimana keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Bantuan sosial yang diserahkan oleh Presiden yaitu bantuan masyarakat dari Presiden sebesar Rp1,2 juta, bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk September dan Oktober sebesar Rp300 ribu, dan bantuan sembako.

"Jadi ini dapat amplop kan, dapat amplop Presiden ini, sudah terima semua ya? Ini isinya Rp1,2 juta, tambah yang satunya lagi BLT BBM isinya Rp300 ribu, cukup?" ujar Presiden.

Presiden berpesan kepada seluruh penerima agar memanfaatkan bantuan sosial untuk hal-hal produktif.

"Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli hand phone? Tidak boleh, ya. Jangan beli hand phone, beli pulsa, beli baju baru, jangan dulu," ujarnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 11.466 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM. Realisasi penyaluran BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat sendiri telah mencapai 76,83 persen atau sejumlah 8.847 KPM, per 26 September 2022.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan penyerahan bansos tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dan Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhammad.

Sebelumnya, Presiden tiba di Kabupaten Halmahera Barat menggunakan Heli Super Puma TNI AU dari Ternate.

Setelah menjalani penerbangan selama 20 menit, Presiden disambut Bupati Halmahera Barat James Uang dan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat Charles Richard Gustam di Lapangan Upacara Sasadulamo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Masyarakat juga turut menyambut kehadiran Presiden.

“Pak Jokowi, Pak Jokowi,” teriak masyarakat serempak.

Presiden pun memilih menghampiri masyarakat terlebih dahulu sebelum masuk ke kendaraan untuk menuju lokasi kunjungan kerja.

Read More

TAK HANYA DARI KESULTANAN BUTON! JOKOWI JUGA DIBERI GELAR KEHORMATAN OLEH KESULTANAN TERNATE

 

TERNATE- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar 'Dada Madopo Malamo' dari Kesultanan Ternate. Saat menerima gelar itu, Jokowi mengapresiasi Kesultanan Ternate yang terus menjaga adat dan kearifan lokal.

"Pagi hari ini saya mendapatkan gelar dari Kesultanan Ternate, dari Bapak Sultan Hidayatullah Sjah, Sultan Ternate yang ke-49 dengan gelar 'Dada Madopo Malamo' nanti artinya seperti apa tanyakan langsung kepada Bapak Sultan," kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (28/9/2022).

Jokowi mengatakan adat dan tradisi yang ada di Indonesia harus terus dijaga. Jokowi pun mengapresiasi Kesultanan Ternate yang telah menjaga dan melestarikan adat itu.

"Tapi ini adat, tradisi, kearifan lokal memang harus terus kita jaga dan kita rawat. Saya mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Kesultanan Ternate menjaga, merawat adat, tradisi, kearifan lokal sehingga inilah yang sering saya sampaikan berkepribadian dan berkebudayaan," tutur Jokowi.

Sementara itu, Sultan Ternate Hidayatullah Sjah menjelaskan makna gelar yang diterima Jokowi. Dia menyebut 'Dada Madopo Malamo' berarti seorang pemimpin yang besar.

"Arti dari gelarnya itu sendiri adalah seorang pemimpin besar atau pemimpin sebuah negara besar, yang mana dalam memimpin negara besar itu kearifan dan kebijaksanaan oleh pemimpin itu lebih dikedepankan," tutur Sultan Hidayatullah.

Sultan Hidayatullah mengatakan Presiden Jokowi juga dinobatkan sebagai Kaicil. Dia menyebut Kaicil itu berarti pangeran.

"Tapi sebelum itu juga Beliau Yang Mulia Presiden Republik Indonesia juga dinobatkan sebagai Pangeran Kesultanan Ternate dengan gelar Kaicil, Kaicil itu pangeran atau garis kesatu dari Sultan Ternate," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi dianugerahi gelar La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara dari Kesultanan Buton. Jokowi mengatakan gelar yang dia terima dari Kesultanan Buton dan Ternate itu sebagai bentuk dari menjaga adat dan tradisi.

"Sekali lagi saya sampaikan, sekali lagi inilah pentingnya menjaga adat, menjaga tradisi, menjaga kearifan lokal di mana pun, karena negara ini adalah negara besar yang penuh dengan kearifan lokal, yang penuh dengan bermacam-macam adat dan tradisi yang berbeda-beda, inilah Kebhinekaan negara kita yang terus harus kita rawat dan kita jaga sebagai sebuah kekuatan. Perbedaan itu bukan memecah tetapi mempersatukan," jelasnya.

Read More

JOKOWI MASIH MENIMBANG KEPASTIAN STATUS IBU KOTA MALUKU UTARA SOFIFI

 

TERNATE- Kepastian status mengenai Ibukota Provinsi Maluku Utara, akan disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setelah berkunjung ke Sofifi.

Hal ini disampaikan Presiden saat kunjungannya di beberapa tempat di Kota Ternate Maluku Utara seperti Pasar Hiegenis Gamalama dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan Kementrian, Rabu (28/9/2022).

"Nanti saya mau lihat, kalau sudah lihat baru sampaikan. Saya sudah dilaporin Pak Gubernur Malut, nanti saya akan sampaikan," ungkap Presiden kepada sejumlah wartawan di Kota Ternate, Maluku Utara.

Dikutip melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pada Senin (25/10/2021). Saat itu Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian undang-undang tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, pada Senin (25/10/2021). Permohonan diajukan oleh Gunawan A. Tauda dan Abdul Kadir Bubu (para Pemohon).

Sidang perkara yang diregistrasi Nomor 54/PUU-XIX/2021 ini dilaksanakan secara daring dari Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Para Pemohon yang hadir secara daring dari Ternate mempersoalkan kedudukan Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (UU 46/1999 juncto UU 6/2000) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 9 ayat (1) UU 46/1999 juncto UU 6/2000 menyatakan, “Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi.”

Dalam kedudukan hukum, para Pemohon selaku warga daerah Provinsi Maluku Utara menjelaskan kepeduliannya terhadap UU No. 46/1999 juncto UU No. 6/2000 demi kepentingan publik dan pemerintahan daerah. Para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan pemberlakuan Pasal 9 ayat (1) UU 46/1999 juncto UU 6/2000. Kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, yakni kehilangan hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara di daerah Provinsi Maluku Utara, kehilangan hak atas kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dikarenakan sejak pengundangan UU No. 46/1999 juncto UU No. 6/2000 pada 4 Oktober 1999 silam hingga kini, pemerintah gagal untuk merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara.

Menurut para Pemohon, Provinsi Maluku Utara merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang belum atau tidak memiliki ibukota provinsi, atau setidak-tidaknya merupakan satu-satunya daerah provinsi di Indonesia yang ibukotanya berstatus sebagai kelurahan. Para Pemohon merasa secara nyata dirugikan hak konstitusionalnya karena sebagai warga daerah provinsi merasakan adanya keresahan masyarakat atas ketiadaan ibukota provinsi dimaksud. Hal ini merupakan permasalahan utama daerah, sekaligus menyita perhatian publik Maluku Utara.

Para Pemohon mendalilkan, saat ini Kelurahan Sofifi merupakan bagian wilayah administrasi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Pemindahan aktivitas pemerintahan sejak pembentukan Provinsi Maluku Utara dari Ternate sebagai ibukota transisional ke Sofifi sebagai ibukota definitif, baru dapat terlaksana secara bertahap hingga 4 Agustus 2010, meskipun Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pembentukan DOB Kota Sofifi belum diundangkan. Pemindahan ini menjadi sebuah harapan besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara yang baru saja menikmati pemekaran wilayah dari sebelumnya kabupaten dan kota dalam lingkup Provinsi Maluku, menjadi satuan pemerintahan daerah otonom baru Provinsi Maluku Utara. Pemindahan aktivitas pemerintahan dimaksud ternyata mengabaikan salah satu faktor mendasar yaitu belum terbentuknya sebuah entitas kesatuan masyarakat hukum tersendiri berupa daerah Kota Sofifi.

Menurut para Pemohon, UU Pemekaran Daerah di Provinsi Maluku Utara bertentangan dengan UU Maluku Utara, karena seharusnya, UU Pemekaran Daerah di Provinsi Maluku Utara juga menetapkan pembentukan Kota Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, namun sayangnya tidak terjadi. Hal ini cukup beralasan bila menelisik Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Maluku Utara yang menjelaskan, “Yang dimaksud dengan Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah”.

Terlihat Gubernur Maluku Utara, Kh Abdul Gani Kasuba mendampingi Presiden saat memberikan bantuan sembako dan BLT kepada Prakerja yang dipusatkan di Balai Pelatihan Kementrian.

Dalam lawatannya di Maluku Utara, Presiden Jokowi berkesempatan mengunjungi dan turut menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Usai melakukan rangkaian kegiatan di Kota Ternate, Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Halmahera Barat melalui Bandar Udara Sultan Babullah, dengan menggunakan Heli Super Puma TNI AU.

Read More

AWAS HOAX! JOKOWI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PKI

 JAKARTA- Baru-baru ini nitizen digemparkan dengan beredarnya kabar tentang narasi Partai Komunis Indonesia (PKI) menyiapkan anggaran dana hingga Rp5 triliun untuk memuluskan Presiden Jokowi sampai 3 periode.

Diketahui informasi tersebut berasal dari  unggahan akun @Gusmail30414192 di jejaring media sosial Twitter.

Dalam cuitannya, akun itu mengunggah foto yang berisi narasi PKI menganggarkan uang Rp5 triliun demi memperpanjang masa jabatan Jokowi sebagai presiden hingga 3 periode.

Adapula narasi yang meminta pemilu 2024 untuk ditunda, supaya jabatan Jokowi bisa ditambah 2 tahun.

Strategi tersebut antara lain menunda Pilpres 2024, sampai mengkoordinasi tokoh-tokoh yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), konsultan politik Charta Politica, serta Kepolisian.

Dalam tangkapan layar itu terdapat narasi yang bertuliskan :

"Siasat cebong sama PKI".

"Salam perjuangan kita sudah melakukan tahapan dua pilpres, tetapi hasilnya belum cukup. Usahakan agar Jokowi 3 periode, kalu bisa pilpres 2024 ditunda minimal jabatan Jokowi ditambah 2 tahun. Kalau masih sulit usahakan ketua KPU 2023 dari Banser, pertahankan Ketua MK, nikahkan dengan saudara kandung Jokowi, kita akan anggarkan 5 Trilyun untuk KPU, MK, Vharta Politica, dan Polisi".

"Jika ada orang-orang yang menghambat, baik dari Tokoh Nasionalis, Tokoh Agama,atau Mahasiswa, atau elemen lain habisi mereka". Cq : Luhur Binsar Panjaitan, Hendro Priono, Kapolri.

Saat dikonfirmasi terkait beredar kabar tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa faktanya klaim itu tak benar alias Hoaks.

Mahfud MD menyampaikan pembahasan soal penambahan periode masa jabatan presiden 3 periode sudah tutup buku atau tak ada lagi.

Terlebih lagi, PKI sudah lama dibubarkan sebab dinilai menjadi organisasi terlarang di Indonesia.

Unggahan yang mencatut PKI itu dapat dipastikan hoaks karena negara telah membubarkan organisasi tersebut melalui ketentuan TAP XXV/MPRS/1966.

TAP MPRS Nomor 25 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, negara juga tidak mengizinkan ajaran komunisme serta marxisme-leninisme.

Selain itu, jadwal Pemilu 2024 pun sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024, sehingga isu penundaan pemilu dalam narasi di Twitter itu merupakan berita bohong atau hoaks.

Read More

PAKAR EKONOMI AS PUJI EKONOMI INDONESIA AKIBAT KEPEMIMPINAN JOKOWI

 

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara di dunia yang cukup bagus perekonomiannya. Bahkan, kata dia, saat berkunjung ke Amerika Serikat beberapa hari yang lalu, banyak pakar ekonomi yang memberikan apresiasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

“Kita salah satu negara di dunia sekarang ini yang cukup bagus ekonominya. Saya baru dari Amerika dua hari lalu, semua mereka memberikan apresiasi terhadap pandangan ekonomi kita,” ujar dia di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa, 27 September 2022.

Menurut Luhut, hal itu terjadi berkat leadership Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dia juga mengatakan bahwa tim di pemerintahan cukup memberikan langkah-langkah kerja dan strategi yang baik dalam hal perekonomian.

Ia juga bercerita bahwa pengamat ekonomi di New York meramalkan dunia akan menghadapi keadaan yang sangat krusial, yakni krisis global atau 'Perfect Storm'. Bank Sentral AS atau The Fed disebut-sebut akan menaikkan suku bunganya sampai 4,75 sampai akhir tahun.

Luhut berujar hal itu akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Meski inflasi Indonesia berada di level 4,9, dengan inti inflasi di angka 2,8, tapi masih ada masalah pangan di Tanah Air.

Kendati sejumlah pengamat yang ditemui di New York mengapresiasi penanganan ekonomi Indonesia, tapi menurut Luhut, situasi di Ukraina masih harus diwaspadai. Pasalnya, perang dan dampaknya ke rantai pasok global sangat berdampak pada pangan dan energi di Tanah Air.

Apalagi, hingga kini belum bisa dipastikan kapan ketegangan geopolitik itu akan berakhir. Ditambah ketegangan antara Cina dan Taiwan yang juga berdampak banyak pada perekonomian dunia.

Lebih jauh, Luhut memastikan tidak ada yang sempurna di dunia. Karena itu, menurut dia, meski Indonesia masih banyak kekurangan, tapi jika semua lini bekerja dengan baik, masa sulit akan dapat terlewati. "Mulai dari masalah pangan, apa efisiensinya, industri-industri berjalan dengan baik, pasti bisa melewati perfect storm ini," ucapnya.

Ia juga mengingatkan kepada tiap pihak untuk tetap bekerja sama mengurangi dampak tekanan pasar ekonomi dunia. “Kita bersyukur Indonesia masih cukup baik posisinya sekarang, tapi kalau kita lebih hati-hati, kompak, dan bekerja sama, pasti bisa mengurangi dampak dari tekanan pasar ekonomi dunia,” tutur Luhut.

Read More