JAKARTA- Baru-baru ini nitizen digemparkan dengan beredarnya kabar tentang narasi Partai Komunis Indonesia (PKI) menyiapkan anggaran dana hingga Rp5 triliun untuk memuluskan Presiden Jokowi sampai 3 periode.
Diketahui informasi tersebut berasal dari unggahan akun @Gusmail30414192 di jejaring media sosial Twitter.
Dalam cuitannya, akun itu mengunggah foto yang berisi narasi PKI menganggarkan uang Rp5 triliun demi memperpanjang masa jabatan Jokowi sebagai presiden hingga 3 periode.
Adapula narasi yang meminta pemilu 2024 untuk ditunda, supaya jabatan Jokowi bisa ditambah 2 tahun.
Strategi tersebut antara lain menunda Pilpres 2024, sampai mengkoordinasi tokoh-tokoh yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), konsultan politik Charta Politica, serta Kepolisian.
Dalam tangkapan layar itu terdapat narasi yang bertuliskan :
"Siasat cebong sama PKI".
"Salam perjuangan kita sudah melakukan tahapan dua pilpres, tetapi hasilnya belum cukup. Usahakan agar Jokowi 3 periode, kalu bisa pilpres 2024 ditunda minimal jabatan Jokowi ditambah 2 tahun. Kalau masih sulit usahakan ketua KPU 2023 dari Banser, pertahankan Ketua MK, nikahkan dengan saudara kandung Jokowi, kita akan anggarkan 5 Trilyun untuk KPU, MK, Vharta Politica, dan Polisi".
"Jika ada orang-orang yang menghambat, baik dari Tokoh Nasionalis, Tokoh Agama,atau Mahasiswa, atau elemen lain habisi mereka". Cq : Luhur Binsar Panjaitan, Hendro Priono, Kapolri.
Saat dikonfirmasi terkait beredar kabar tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa faktanya klaim itu tak benar alias Hoaks.
Mahfud MD menyampaikan pembahasan soal penambahan periode masa jabatan presiden 3 periode sudah tutup buku atau tak ada lagi.
Terlebih lagi, PKI sudah lama dibubarkan sebab dinilai menjadi organisasi terlarang di Indonesia.
Unggahan yang mencatut PKI itu dapat dipastikan hoaks karena negara telah membubarkan organisasi tersebut melalui ketentuan TAP XXV/MPRS/1966.
TAP MPRS Nomor 25 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, negara juga tidak mengizinkan ajaran komunisme serta marxisme-leninisme.
Selain itu, jadwal Pemilu 2024 pun sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024, sehingga isu penundaan pemilu dalam narasi di Twitter itu merupakan berita bohong atau hoaks.
0 comments:
Post a Comment