JAKARTA- Selama delapan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dibangun jalan tol sepanjang 1.700 km, termasuk 508 km yang belum diselesaikan dan yang mangkrak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tol yang dibangun Jokowi 2,1 kali lebih panjang dibandingkan tol yang dibangun periode sebelumnya, terhitung sejak era Presiden Soeharto. Dibanding era SBY, tol yang dibangun Jokowi 8,7 kali lebih panjang.
Pada periode yang sama, Jokowi juga merampungkan pembangunan 30 waduk, 18 pelabuhan, 21 bandara, dan sejumlah marina. Akselerasi pembangunan infrastruktur ditopang oleh keberanian Presiden meningkatkan dana alokasi untuk infrastruktur selama delapan APBN terakhir. Pembangunan infrastruktur era Jokowi tergolong sangat masif dan sebagian besar di luar Jawa.
Pada RAPBN Tahun 2023, dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 392 triliun, naik 7,75% dari tahun 2022. Para pengamat menilai, salah satu fakta yang menonjol selama Jokowi adalah pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Presiden berusaha agar pembangunan tidak lagi Jawa sentris. Pembangunan infrastruktur transportasi berjalan seiring dengan 18 kawasan ekonomi khusus (KEK) yang tersebar di Jawa dan luar Jawa.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ahmad Mikail Zaini mengakui, pembangunan infrastruktur di era Jokowi dilakukan secara masif. Selain melalui pembiayaan APBN, pemerintah juga mempercepat pembangunan melalui penugasan ke berbagai perusahaan pelat merah, khususnya BUMN karya. Tol yang mangkrak di era SBY dan periode sebelumnya diambil alih BUMN karya. Tol trans-Jawa dan trans-Sumatera dirampungkan oleh BUMN.
Salah satu contoh kasat mata tentang infrastruktur mangkrak di masa lalu yang dirampungkan di era Jokowi adalah Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Sebagian ruas tol yang dicanangkan tahun 1997 ini adalah jalan layang yang membentang dari wilayah Tambun ke Bekasi hingga wilayah Kampung Melayu dengan panjang 21,04 km. Jalan Tol Becakayu Seksi IB dan IC, ruas Cipinang-Jaka Sampurna telah rampung tahun 2017.
Masifnya pembangunan infrastruktur meningkatkan daya tarik iklim investasi Indonesia. Kebijakan Jokowi berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di level rata-rata 5% sebelum pandemi. Infrastruktur yang sudah terbangun membantu percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi. “Ketika booming komoditas berakhir di tahun 2014, Jokowi membangun infrastruktur secara masif,” ujar Mikail Zaini kepada Investor Daily, Rabu (28/09/2022).
Pemerintah juga sudah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang diperkirakan memiliki modal hingga sekitar Rp 90 triliun. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
0 comments:
Post a Comment