JOKOWI ATUR STRATEGI PERTAHANKAN BAUKSIT INDONESIA DENGAN PENUH KEHATI-HATIAN

SEMARANG, JAWA TENGAH- Pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tegas akan melarang ekspor bijih bauksit ke luar negeri pada Juni 2023. Kebijakan ini bisa jadi akan membuka genderang 'perang' dengan China.

Pasalnya, menurut catatan Presiden Jokowi, 90% bijih bauksit di Indonesia dinikmati oleh China. Presiden Jokowi pun menaruh kehati-hatian, bahwa kebijakannya bisa saja digugat oleh China di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Padahal hati-hati, 90% ekspor bahan mentah bauksit kita ke Tiongkok, China. Gak tau dia gugat kita (ke WTO) atau enggak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa, bauksit digugat Tiongkok karena 90% ekspor bahan mentah kita ke sana." ungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (26/2/2023).

Sebagaimana diketahui, pemerintah bersikukuh untuk mengembangkan hilirisasi di dalam negeri melalui pelarangan ekspor mineral mentah. Dengan hilirisasi, nilai tambah ekspor yang diperoleh RI melalui barang jadi akan lebih besar.

Presiden Jokowi menyatakan, seperti contohnya nikel yang sudah dilarang ekspor sejak tahun 2020. Di mana, ekspor bijih nikel yang tadinya hanya Rp17-an triliun, melejit menjadi Rp450-an triliun pada tahun 2022.

"Dari situlah negara mendapatkan pajak penghasilan, PPN, pajak karyawan, PNBP, bea ekspor kalau ikut di perusahaan seperti di Freeport kita dapat dividen dapat royalti, dari situ masuk sebagai penerimaan negara. dari penerimaan negara itulah bisa membiayai pembangunan di desa. bisa menganggarkan bansos jadi alurnya seperti itu," tandas Jokowi.

Nah, berkenaan dengan kekalahan gugatan soal nikel oleh Uni Eropa di WTO, Jokowi memberikan pesan bahwa pihaknya akan mengajukan banding hukum dan tidak akan mundur melawan Uni Eropa.

"Kalah jangan mundur, kalau kita kalah, kemudian kita ragu, dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan jadi negara maju." ungkap Jokowi.

Jokowi mencatat, dampak dari hilirisasi tambang luar biasa besarnya, di mana, PDB bisa melompat ke angka Rp 11.000 triliun dan lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta.