JAKARTA- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bauksit dimulai pada Juni 2023. Kebijakan pelarangan ekspor komoditas ini bukan yang pertama dilakukan oleh Jokowi melainkan ada komoditas-komoditas lainnya.
Deretan aksi pelarangan ekspor komoditas yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini tentunya memantik Dunia. Beberapa contohnya sudah terlihat, di mana Indonesia saat ini sedang bersengketa hukum dagang di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dengan Uni Eropa, karena larangan ekspor bijih nikel.
Bijih nikel menjadi komoditas pertama yang dilarang di era pemerintahan Jokowi. Larangan tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2020.
Pada November 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Namun, Indonesia telah resmi mengajukan banding atas putusan WTO tersebut.
Jokowi menegaskan larangan ekspor nikel ditujukan semata-mata untuk mendapatkan nilai tambah melalui pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Terbukti pendapatan negara dari hilirisasi pada tahun 2021 tembus US$ 30 miliar dari yang sebelumnya hanya US$ 1,1 miliar di tahun 2019.
Pada awal tahun 2022, Jokowi mengeluarkan kebijakan yang mengejutkan. Tiba-tiba saja, ekspor batu bara dari Indonesia yang menjadi kebutuhan dari dunia disetop.
Larangan ekspor batu bara yang sempat dilakukan pada awal tahun ini dipicu karena menipisnya pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero). Hal itu lantaran produsen batu bara banyak yang memilih untuk ekspor ke luar negeri daripada memasok ke PLN karena harga di pasar internasional sedang melambung.
Penghentian ekspor batu bara ini dilakukan tanpa aba-aba, sehingga membuat importir melayangkan protes keras. Indonesia adalah eksportir terbesar di dunia untuk batu bara thermal, sehingga larangan ekspor membuat banyak negara pusing.
Pada waktu itu, pemerintah Jepang dan Korea Selatan (Korsel) menjadi dua negara yang terang-terangan mengeluarkan protes dan mendesak RI untuk mencabut larangan ekspor batu bara tersebut.
Jepang merupakan negara tujuan ekspor batu bara terbesar ketiga Indonesia, setelah China dan India. Negara ini juga masih menggantungkan sumber energi batu baranya pada Indonesia.
Berdasarkan data dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2020, Indonesia mengekspor sebesar 26,97 juta ton ke Jepang pada 2020. Jumlah ini terbesar ketiga setelah ekspor ke China sebesar 127,79 juta ton dan India 97,51 juta ton.
Larangan ekspor batu bara ini akhirnya dicabut pada 1 Februari 2022. Artinya, larangan ekspor batu bara hanya berlangsung selama satu bulan.
Minyak goreng menjadi perbincangan panas dari Januari hingga Maret 2022. Bukan hanya harganya yang meroket, tetapi juga produknya tiba-tiba menghilang dari pasaran.
Kondisi ini membuat ibu-ibu rumah tangga teriak karena harga minyak goreng yang mahal dan sulit diperoleh. Antrean panjang terjadi di beberapa kota demi mendapatkan minyak goreng murah.
Harga minyak goreng melejit sejalan dengan melonjaknya harga minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar internasional. Pemerintah sebenarnya sudah mencoba berbagai kebijakan untuk menekan harga minyak goreng, termasuk dengan memberlakukan satu hara yakni Rp 14.000 per liter.
Persoalan minyak goreng belum juga berakhir hingga April 2022. Presiden Jokowi pun mengambil langkah drastis. Pemerintah resmi melarang ekspor CPO, minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil mulai 28 April 2022.
Larangan ekspor ini menggemparkan karena beberapa alasan. Pertama, pemerintah sempat menggonta-ganti kebijakan larangan ekspor dalam kurun waktu empat hari sampai membuat importir bingung. Pada awalnya CPO tidak masuk dalam komoditas yang dilarang ekspor, tetapi kemudian akhirnya dilarang.
Kedua, larangan ekspor dilakukan di tengah kekhawatiran dunia mengenai pasokan minyak nabati. Perang Rusia-Ukraina yang meletus pada akhir Februari 2022 membuat pasokan minyak nabati menipis. Harganya pun melonjak tajam.
Rusia dan Ukraina adalah salah satu pemasok besar untuk minyak nabati bijih matahari. CPO merupakan minyak nabati yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Sementara itu, kontribusi CPO Indonesia dalam ekspor minyak nabati global diperkirakan mencapai 60%.
Besarnya posisi Indonesia dalam perdagangan minyak nabati dunia inilah yang membuat larangan CPO berpengaruh besar terhadap inflasi global.
India sebagai konsumen terbesar CPO Indonesia pun langsung protes dengan kebijakan larangan CPO. Pasalnya, miliaran penduduk dan industri negara Bollywood sangat menggantungkan bahan baku CPO dari Indonesia.
Badan Pangan Dunia (FAO) sampai meminta agar negara-negara di dunia tidak melarang ekspor bahan pangan demi menjaga stabilitas harga. Indonesia akhirnya membuka kembali ekspor CPO pada 23 Mei 2022.
Dampak negatif larangan ekspor tidak hanya dirasakan negara importir, tetapi juga Indonesia sendiri. Ekspor Indonesia langsung terjun bebas. Nilai ekspor Indonesia Mei 2022 mencapai US$21,51 miliar atau turun 21,29% dibanding ekspor April 2022.
Setelah CPO, Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah akan melarang ekspor komoditas lain. Mantan Wali Kota Solo tersebut pun menepati janjinya dengan mengumumkan larangan ekspor bauksit pada hari ini, Rabu (21/12/2022).
0 comments:
Post a Comment