DPR APRESIASI LANGKAH JOKOWI PASANG BADAN LINDUNGI SDA INDONESIA DARI INCARAN ASING

JAKARTA- Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023.

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung kebijakan tersebut, karena dianggap mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, penciptaan lapangan kerja baru, serta penerimaan devisa.

Namun, Gus Falah juga mengingatkan bahwa pelarangan ekspor bijih bauksit itu harus dibarengi upaya maksimal pemerintah dalam menyukseskan hilirisasi bauksit.

“Dan kesuksesan hilirisasi bauksit tak akan tercapai tanpa pembangunan smelter bauksit secara sistematis dan masif. Oleh karena itu, Pemerintah harus maksimal mendorong pembangunan smelter bauksit," ujar Gus Falah dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Kamis (22/12/2022).

Gus Falah mengungkapkan kendala paling besar dalam pembangunan smelter bauksit adalah finansial, serta teknologi.

Berdasarkan laporan para pengusaha bauksit, pembangunan smelter bauksit tidak terlalu didukung lembaga pemberi pinjaman atau investor.

Bahkan, perbankan milik pemerintah juga tak antusias memberi pinjaman pada proyek smelter bauksit.

“Nah, ini yang harus diperhatikan pemerintah. Hendaknya pemerintah mendorong pendanaan bagi proyek smelter ini. Kalau investor luar negeri mau mendanai, seharusnya juga dipermudah,” pungkas Gus Falah.

Seperti diketahui, mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.

Presiden Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan nikel yang mulai diberlakukan sejak Januari 2020.

Adapun manfaatnya itu begitu besar ke ekonomi dalam negeri.