MUSYAWARAH RAKYAT DI KUPANG HASILKAN KESEPAKATAN INGIN JOKOWI LANJUTKAN TIGA PERIODE

KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR- Musyawarah Rakyat Indonesia atau Musra Indonesia ke 10 di Nusa Tenggara Timur atau NTT menginginkan presiden Jokowi kembali memimpin untuk periode ketiga.

Musra itu digelar kelompok relawan Jokowi pada Sabtu, 17 Desember 2022 di Taman Budaya Gerson Poyck, Kota Kupang

Kegiatan itu dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang figur yang akan menggantikan Jokowi pada 2024 ini.

Hasilnya mayoritas masyarakat yang hadir dalam kegiatan itu mendorong Jokowi kembali maju dalam pilpres untuk ketiga kalinya.

Kegiatan Musra ini, dimulai dengan diskusi panel dengan menghadirkan beberapa panelis antara lain, jurnalis senior Pius Rengka, akademisi dan Pengamat Politik DR. Ahmad Atang, dan juga perwakilan milenial Ivan Rondo.

Dalam diskusi panel tersebut, Pius Rengka memantik masyarakat yang hadir dengan mengatakan bahwa sebagai masyarakat, harusl meyakinkan diri bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

"Rakyat penentu sejarah bangsa, sejarah bangsa ditentukan oleh rakyat. Kita sebagai masyarakat wajib mengeluh dan menuntut apa yang menjadi keinginan kita," ujarnya Sabtu siang.

Pada Musra tersebut, beberapa perwakilan masyarakat yang diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, mengaku bahwa mereka sangat puas dengan kerja-kerja yang sudah ditunjukkan oleh Jokowi.

Gregorius Baitanu, salah satu perwakilan asal Amfoang, Kabupaten Kupang, menyatakan bahwa selama kepemimpinan Jokowi, daerahnya sudah sedikit mengalami perubahan dengan adanya pembangunan.

Meskipun, lanjutnya, belum semua daerah tersentuh. Oleh karenanya dia ingin agar Jokowi maju kembali menjadi presiden agar bisa menuntaskan program pro rakyat.

"Kami mendukung Pak Jokowi, kalau beliau naik lagi maka kami mengharapkan agar Amfoang menjadi daerah otonom baru," ungkapnya.

Sedangkan, Maria Hingi, Ketua Organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia NTT yang juga hadir sebagai peserta menyampaikan bahwa dibawah kepemimpinan Jokowi, banyak kasus buruh migran yang dapat terselesaikan.

"NTT merupakan kantung buruh migran yang sangat besar, dan banyak kasus buruh migran itu asalnya dari NTT. Maka kami minta Pak Jokowi untuk maju periode ketiga dan membantu para buruh migran," ujarnya

Anton, peserta asal Baumata Barat, Kabupaten Kupang menyatakan masih mendukung Jokowi maju kembali. Menurutnya, Jokowi adalah pemimpin yang memberikan harapan bagi masyarakat.

"Dengan adanya pemimpin seperti Jokowi maka harapan hidup masyarakat bisa jadi 100 tahun, karena ada perkembangan pembangunan yang maju bagi masyarakat dari segi ekonomi, sosial dan pertanian," ujarnya

Dalam Musra ini juga, selain nama Jokowi, ada juga nama salah tokoh politik dan aktivis yang juga disebutkan, dia adalah Budiman Sudjatmiko, politisi PDIP yang lagi aktif sebagai anggota DPR RI.

Yuliska Taemnanu, peserta asal Kelapa Lima, Kota Kupang ini sempat menyebutkan sosok Budiman Sudjatmiko sebagai figur pilihannya.

"Kami dari masyarakat pesisir Pantai Kelapa Lima, ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi karena sudah dibantu fasilitas untuk berjualan ikan, maka dari itu kami mendukung Jokowi untuk tiga periode dan Budiman Sudjatmiko menjadi wakil presidennya," ungkapnya

Usai kegiatan Musra, Ketua Panitia Enos Tanu, menyatakan bahwa ada beberapa organisasi relawan Jokowi yang terlibat dalam kegiatan Musra NTT ini, yakni BARAJP, JAMAN, JOKPRO, RSI, BARA BAJA dan juga BARA NUSA.

Menurutnya, Musra ini merupakan ajang bagi rakyat untuk kembali menentukan apakah Jokowi masih dipercayakan untuk jadi presiden ataukah sudah ada penggantinya dan kemungkinan itu tergantung pada rakyat.

"Tujuan kami adalah untuk menjaring aspirasi rakyat. Dalam kegiatan juga dilakukan vote dan hasilnya akan di umumkan pada saat hitung di Jakarta dan akan di presentasi figur siapa saja yang ada urutan pertama," ujarnya.

Sementara itu, Dr. Ahmad Atang, yang dimintai tanggapannya, menyampaikan bahwa Musra ini merupakan suatu ruang untuk rakyat menyampaikan aspirasi.

"Untuk Jokowi tiga periode itu pilihan dan hak rakyat dan yang akan menyeleksi itu adalah konstitusi," tegasnya

Menurutnya, keinginan rakyat tidak bisa di bendung. Suka ataupun tidak suka, seleksi reaksi publik seperti ini merupakan ranah konstitusi. Oleh karena itu, siapapun boleh melakukan dan menentukan, asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Ahmad mengatakan bahwa gerakan seperti ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu adanya kekuatan koordinasi, sebab kekuatan koordinasi, jelasnya, akan mengalahkan kekuatan lain. Dia mendorong ada koordinasi maupun konsolidasi rakyat mesti diperkuat, jika memang ini menjadi keinginan masyarakat ke depan.

"Sepanjang ini masih reaksi dari bawah, saya belum lihat formula seperti apa yang kemudian akhirnya ini diakomodir secara politik. Setidaknya jalur politik partai, DPR itu perlu dilakukan, sehingga tidak hanya sekedar suara rakyat yang kemudian tenggelam, tapi harus dilakukan semacam konsolidasi lanjut supaya menjadi gema di pusat," ujarnya.