JOKOWI ADAKAN RAPAT SINGGUNG MASA DEPAN FREEPORT

 

JAKARTA- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar rapat bersama dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan juga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahas perihal sektor pertambangan. Salah satunya adalah terkait dengan ekspor konsentrat tembaga.

Sebagaimana diketahui, pemerintah RI akan melarang kegiatan ekspor mineral mentah seperti bauksit dan konsentrat tembaga pada Juni 2023 ini.

Ditemui di Istana Negara, Senin (3/4/2023) Ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa izin ekspor dilihat berdasarkan progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahannya (smelter). "Smelternya sekarang berdasarkan laporan per kuartal I-2023 itu sudah kurang lebih 60%. Sudah mengeluarkan dana hampir US$ 2 miliar, jadi progress cukup bagus," terang Menteri Arifin di Istana Negara, Senin (3/4/2023).

Rencana penghentian ekspor untuk kedua komoditas itu tentunya merupakan sebuah bencana bagi beberapa perusahaan tambang besar, seperti misalnya PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan juga PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) selaku badan usaha milik negara yang mengekspor bijih bauksit.

Dengan berhentinya ekspor konsentrat tembaga misalnya, tentunya ini akan berdampak kepada produktifitas pertambangan seperti tambang milik Freeport dan Amman Mineral yang mempekerjakan puluhan ribu masyarakat termasuk masyarakat daerah.

Pemerintah pun belum memutuskan apakah ekspor konsentrat tembaga ini akan dilarang pada Juni 2023. Yang terang, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa izin ekspor dilihat berdasarkan progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahannya (smelter).

"Smelternya sekarang berdasarkan laporan per kuartal I-2023 itu sudah kurang lebih 60%. Sudah mengeluarkan dana hampir US$ 2 miliar, jadi progres cukup bagus," terang Menteri Arifin di Istana Negara, Senin (3/4/2023).

Menteri Arifin sendiri menyadari bahwa saat ini pemerintah memegang 51% saham di Freeport Indonesia. Dengan begitu, apabila kegiatan ekspor dilarang makan akan ada potensial loss pendapatan yang berbentuk pajak oleh pemerintah.

Dengan berhentinya ekspor konsentrat tembaga misalnya, tentunya ini akan berdampak kepada produktifitas pertambangan seperti tambang milik Freeport dan Amman Mineral yang mempekerjakan puluhan ribu masyarakat termasuk masyarakat daerah.