WOW!!! REDISTRIBUSI TANAH SELAMA 8 TAHUN KEPEMIMPINAN JOKOWI SETARA 54 TAHUN PEMERINTAHAN SEBELUMNYA

 JOMBANG, JAWA TIMUR- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR) Raja Juli Antoni (akrab disapa Raja) mengatakan, sertifikasi aset khususnya tanah, cara terbaik memberikan kepastian hukum dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Raja, saat memberikan kuliah umum di Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu 15 Oktober 2022.

Raja mengungkapkan, Indonesia memiliki 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi yang ditargetkan selesai pada 2025. Progres pendaftaran bidang tanah terdaftar tahun ini sejumlah 94,2 juta bidang tanah. Adapun yang telah bersertifikat sejumlah 79,4 juta bidang tanah.

" Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menargetkan bisa menyertifikasi sejumlah 126 juta bidang pada 2025. Merupakan PR saya dan Pak Hadi bagaimana supaya 46,6 juta bidang tanah ini dapat bersertifikat," jelas dia.

Raja juga menegaskan, Pemerintah Jokowi juga melakukan redistribusi tanah sebagai cara untuk menata Kembali struktur penguasaan dan pemilikan tanah.

"Di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo, saat ini Indonesia sedang semangat-semangatnya meredistribusi tanah. Dari tahun 2015-2022 total tanah yang telah diredis adalah 1.478.496 Ha, rata-rata pertahunya 211.213 Ha. Jika dibandingkan 8 tahun kepemimpinan Pak Jokowi nyaris setara dengan pemerintahan selama 54 tahun," kata dia.

Pelaksanaan PTSL ini baik dalam legalisasi aset maupun redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintah terinspirasi oleh Hernando De Soto, seorang aktivis dari negara Peru yang bergerak di bidang sosial pada tahun 1980-an.

"Sebagai perbandingan Hernando De Soto berhasil menyertifikasi 1,58 juta bidang tanah. Sedangkan Pak Jokowi dalam waktu 8 tahun berhasil menyertifikasi 40 juta bidang," kata Raja.

Karena itu, pencapaian yang diraih Jokowi mestinya mendapatkan penghargaan oleh dunia internasional. Sebab pelaksanaan sertifikasi tersebut terbukti memberikan kontribusi pada masyarakat.

"Jadi kalau De Soto yang hanya menyertifikasi 1,58 juta bidang tanah saja mendapatkan Nobel Ekonomi. Bagaimana Pak Jokowi yang telah menyertifikasi 40 juta bidang? Tentu saja Pak Jokowi layak mendapatkan Nobel Ekonomi," tukasnya.