Comments system

Monday, October 3, 2022

PLN KELEBIHAN LISTRIK. HANYA JOKOWI YANG BISA SELAMATKAN RENEGOSIASI KONTRAK

 

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk turun tangan menuntaskan persoalan kelebihan pasokan listrik yang saat ini menjerat PT PLN (Persero). Mengingat, kondisi tersebut terjadi akibat prediksi pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai harapan, sementara pembangkit baru terus bermunculan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov berharap agar pemerintah dapat turun tangan dalam melakukan renegosiasi kontrak. Utamanya, penundaan mulai beroperasinya atau Commercial Operation Date (COD) sejumlah pembangkit listrik baru yang digarap perusahaan listrik swasta alias Independent Power Producer (IPP).

Terlebih, perjanjian jual beli listrik antara PLN dengan para produsen listrik swasta ini menggunakan skema "Take or Pay". Maksudnya, PLN harus mengambil listrik sesuai yang tertuang di dalam kontrak atau bila tidak mengambil sesuai kontrak, maka PLN wajib membayar denda atau penalti kepada pengembang.

"Renegosiasi kontrak dengan IPP ini mau gak mau harus Presiden turun tangan. Gak bisa lagi proses B to B, yang anomali PLN ini kan pasar pembeli tunggal dari IPP, tetapi kenapa justru pembeli seakan-akan gak punya posisi tawar kuat," tutur Abra kepada CNBC Indonesia, Jumat (30/9/2022).

Menurut Abra, dalam mengatasi persoalan kelebihan pasokan listrik ini, seharusnya antara IPP dan PLN dapat menjalankan skema burden sharing alias menanggung beban bersama.

"IPP harusnya juga bisa menerima untuk melakukan renegosiasi karena kalau sampai nanti PLN makin lama makin tertekan dari sisi operasional, pada akhirnya yang dirugikan IPP sendiri karena gak bisa sustain lagi karena gak bisa diserap oleh PLN pada kemudian hari," kata dia.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa. Fabby mengusulkan agar PLN dapat melakukan renegosiasi kontrak "Take or Pay". Paling tidak, dapat diturunkan Capacity Factor (CF) pembangkitnya, mengingat permintaan listrik masih lesu.

"Karena demand listrik tidak tumbuh sesuai proyeksi. PLN tidak seharusnya menanggung demand risk," katanya.

Selain itu, ia juga berharap agar PLN dapat menunda pengoperasian atau Commercial Operation Date (COD) pembangkit listrik yang sedang konstruksi paling tidak 2-3 tahun. Berikutnya, membatalkan PLTU yang ada di pipeline RUPTL saat ini.

"Kemudian pensiunkan operasi PLTU PLN yang sudah tua dan tidak efisien. Ada potensi 4.5 GW yang seharusnya bisa pensiun sebelum 2025. Sebagian besar di Jawa-Bali. Kalau ini dilakukan over capacity bisa teratasi," ujar Fabby.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa PT PLN (Persero) saat ini tengah mengalami persoalan kelebihan pasokan (over supply) listrik. Bahkan, hingga akhir tahun ini diperkirakan kelebihan pasokan listrik mencapai 6 Giga Watt (GW).

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana. Menurut Rida, hingga akhir tahun persoalan kelebihan pasokan listrik yang didera oleh PLN masih akan terjadi.

"6 GW (over supply listrik) kalau akhir tahun ini, yang tahu persis kan di PLN," ungkap Rida saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (22/9/2022).

Rida menyebut bahwa kelebihan daya listrik secara umum terjadi di semua wilayah. Namun yang paling signifikan khususnya terjadi di Pulau Jawa.

Di tempat yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan listrik di Indonesia. Beberapa di antaranya dengan menggenjot penggunaan kompor listrik hingga kendaraan listrik.

"Ini kan satu program untuk meningkatkan demand, kalau demand naik kan serapannya gimana," kata dia.

 

Share:

Related Posts:

0 comments:

Post a Comment

Header Ads

Weather (state,county)

BTemplates.com

Powered by Blogger.

Search This Blog

Blog Archive

Recent

Comments

Tags

Ads

Random Posts

Recent in Sports

Social

Facebook

Popular