.jpeg)
SEMARANG, JAWA TENGAH- Data Government Resource Management System (GRMS) Jawa Tengah pendidikan dan ketenagakerjaan menjadi sektor yang paling banyak diadukan warga kepada Ganjar Pranowo sepanjang 2022 sedangkan Kota Semarang dan Kabupaten Brebes menjadi daerah paling banyak menyampaikan aduan.
Total aduan pendidikan yang diterima Ganjar Pranowo melalui LaporGub selama satu tahun sebanyak 1026.
Dari total aduan tersebut, sebanyak 1.006 telah tuntas diselesaikan sementara 20 aduan sisanya tidak memenuhi kriteria karena tidak dicantumkan identitas pelapor dan wilayah laporan.
Menyusul pendidikan, ada sektor ketenagakerjaan sebanyak 777 aduan dan telah terselesaikan sebanyak 773 aduan.
Kemudian ada sektor energi dan sumber daya mineral yang telah menyelesaikan 587 dari 590 yang masuk.
Berikutnya ada sektor sosial dengan jumlah 550 aduan sementara aduan untuk sektor infrastruktur sebanyak 537 laporan.
“Pemerintah akan bisa mendapatkan data yang bagus dan itu bisa dipakai untuk basis pengambilan keputusan dan kebijakan yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan masyarakat akan bisa makin menerima dan ini kita jadikan legacy bahwa layanan publik itu bisa kok dikanalisasi dengan sistem yang bagus," kata Ganjar.
Dengan basis data tersebut Ganjar banyak melahirkan terobosan dalam sektor pendidikan.
Mulai dari SMKN Jateng Boarding Scholl yang merupakan SMKN terbaik di Indonesia, SPP gratis untuk siswa SMA/SMK negeri, gaji UMK untuk para honorer sampai sekolah virtual bagi siapapun yang putus sekolah bagi warga Jawa Tengah di manapun berada.
Sementara untuk grafik sektor kabupaten/ kota, posisi teratas ditempati Kota Semarang dengan 743 aduan yang berhasil direspons, serta 36 aduan belum direspons.
Tempat kedua diiikuti oleh Kabupaten Brebes dengan 680 aduan yang direspons, serta 7 aduan yang belum direspons, lalu disusul Kabupaten Cilacap dengan 679 aduan yang direspons dan 6 aduann yang belum direspons.
Laporan-laporan yang belum direspons terjadi karena sulitnya menelusuri data maupun detail alamat yang tidak lengkap.
Sedangkan, dari 1 Januari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023, LaporGub mencatat terdapat 3.829 aduan yang masuk.
Dari jumlah tersebut, sebayak 1.980 aduan diselesaikan, 729 verifikasi, serta 672 dalam progres.
Sisanya aduan belum dijawab, berisi spam, tidak layak atau bukan wewenang pemprov Jateng.
Tercatat, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng mendapat 276 aduan, diikuti oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 111 aduan di posisi kedua dan DPUSDATARU di tempat ketiga dengan 103 aduan.
Grafik kabupaten/kota sendiri mencatat, Kota Semarang mendapat jumalah aduan tertinggi dengan total 210 aduan masuk, diikuti Kabupaten Brebes dengan 119 aduan serta Kabupaten Demak dengan 99 aduan.
Ganjar mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan memperbaharui aplikasi LaporGub agar makin memudahkan masyarakat yang ingin melapor.
Menurut Ganjar, hal ini adalah wujud dari layanan pemerintah yang mudah dan cepat.
Untuk itu, kini aplikasi tersebut diluncurkan dalam versi terbaru, LaporGub V.2.0.
LaporGub versi baru ini, lanjut Ganjar, menyediakan layanan laporan anonim untuk masyarakat.
Fitur tersebut memungkinkan identitas pelapor tidak terlihat publik sehingga privasi laporan bisa dipastikan aman.
"Kami memperbaiki terus, sudah beberapa kali versinya diperbaiki. Pada versi terbaru ini jangkauannya lebih gampang, dan di belakang itu sebenarnya ada data yang terkumpul yang dianalisis dengan Artificial intelligence. Maka sekarang kalau ada masyarakat melapor, terdata,” kata Ganjar.
Sebagai informasi, LaporGub merupakan gebrakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak periode pertamanya pada 2013.
Saat itu, LaporGub masih berbasis website. Dalam perjalanannya, Ganjar terus mengembangkan hingga bisa diakses multi prlatform mulai dari Web, whatsApp, DM media sosial sampai SMS maupun hotline.
Pada edisi LaporGub V.2.0 yang terbaru sudah memberlakukan analisis Artificial intelligence.
0 comments:
Post a Comment