JAKARTA- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan kepada Kemendagri. Ketiga nama itu akan dibahas dalam sidang tim penilai akhir (TPA) untuk menentukan Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Saya menyerahkan berkas yang kemarin sudah saya bahas tiga nama itu hari ini sudah diterima, ini tanda terimanya. Saya jelaskan, saya serahkan untuk ditindaklanjuti," kata Prasetyo di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).
Prasetyo menuturkan berkas itu diterima langsung oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. Selanjutnya akan diteruskan kepada Mendagri Tito Karnavian.
"Pak Sekjen menyerahkan kepada Pak Mendagri karena (saat ini) Mendagri sedang ada rapat keluar ya, tinggal urusan Pak Mendagri ke Pak Presiden," ujarnya.
Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga, menjelaskan pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap ketiga nama kandidat Pj Gubernur usulan DPRD. Setelah itu, nama-nama tersebut bersama nama usulan Kemendagri akan dibawa ke dalam Sidang TPA yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama lembaga terkait.
"Kita tampung karena mekanismenya nanti ini akan semuanya diverifikasi dahulu persyaratan formilnya, administrasinya, lalu nanti akan dibawakan Bapak Mendagri diusulkan ke Presiden," jelasnya.
"Di mekanisme yang ada nanti, Bapak Presiden memimpin langsung pembahasan bersama lembaga atau kementerian terkait untuk diputuskan karena kewenangannya ada di Presiden," tambahnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyepakati tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan, yaitu Kasatpres Heru Budi, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.
Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Anies menyatakan dirinya akan bekerja seperti biasa hingga akhir jabatannya.
Terkait masa jabatan Anies Baswedan yang akan habis pada Oktober nanti, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, meyakini bahwa Jokowi telah mengantongi nama Pj Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, pengumuman nama pengganti Anies hanya tinggal menunggu waktu.
"Setiap para calon-calon atau kandidat-kandidat Pj itu kan diusulkan oleh kementerian atau langsung presiden. Nah kalau untuk kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu bisa langsung oleh Kemendagri. Itu pun harus melalui TPA (tim penilai akhir) yang dipimpin langsung pak presiden," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
"Kalau ada pertanyaan kenapa sekarang belum ada, saya kira sudah ada, ini kan tinggal menunggu waktu sebenarnya," ungkapnya.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menilai sosok Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan harus penuhi tiga kriteria. Salah satunya harus terbebas dari relasi kekuasaan dan partai politik.
"Ini ada 3 nama tapi boleh lah kita sebagai publik masyarakat mengusulkan kira-kira kriteria sosok Pj Gubernur DKI Jakarta seperti apa. Ada 3 menurut saya yang pertama menurut saya, soal netralitas yang kedua, berintegritas yang ke tiga profesional," kata Ari dalam diskusi yang digelar Jumat (9/9).
Pertama ia menyelesaikan soal kriteria netralitas. Menurutnya, pemerintah harus memilih orang sebagai Pj yang punya sikap netral.
"Tidak punya relasi dengan parpol dengan kekuasaan posisinya memang ASN tapi ASN itu kan punya relasi dan rekam jejak ke kekuasaan," ujarnya.
Menurutnya jika dengan adanya relasi politik, potensi keterbelahan seperti yang terjadi di Pilkada DKI 2017 akan terulang. Hal itu, kata dia, harus dihindari lantaran masih ada trauma politik identitas yang membekas.
"Pilpres 2019 melahirkan cebong dan kampret kita ingin menyudahi itu. Sosok Pj Gubernur harus sosok ASN yang kuat menyampaikan pesan mengenai relasi politik, terkait asal muasal pembelahan di masyarakat," ungkapnya.
Kemudian yang kedua yakni kriteria berintegritas. Integritas artinya sosok Pj harus terbebas dari korupsi.
Adapun yang ketiga kriteria profesional, menurutnya, sosok Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies harus punya kapasitas dan kapabilitas.
"Profesional punya kapasitas dan kapabilitas yang sudah teruji tentu punya jenjang karier yang sudah terbukti dengan kinerja unggul dimana ASN itu berkarya," tuturnya.
"Sehingga poin-poin itu menjadi penting netralitas, integritas dan profesional supaya kepercayaan publik bangkit tentu menata lagi mengintegrasikan kembali integrasi bangsa di DKI Jakarta. Itu penting karena residu trauma politik identitas 2017 membekas," sambungnya.







0 comments:
Post a Comment