JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) bekerja sama untuk menjaga inflasi tetap terjaga di bawah 5% pada tahun ini.
Jokowi mengatakan mitigasi atas kenaikan inflasi bisa dilakukan sepanjang pemda membelanjakan belanja tak terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan imbauan menteri dalam negeri dan mengucurkan bansos sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022.
Diketahui Kenaikan BBM beberapa waktu lalu diprediksi akan menyebabkan kenaikan inflasi Indonesia sebanyak 1,8 persen. Kemarin (12/9), Presiden Joko Widodo melakukan pembahasan penanganan inflasi bersama pemerintah daerah. Dia ingin agar pemerintah daerah turut dalam mencegah inflasi.
“Saya minta provinsi kabupaten dan kota itu juga ikut secara detail bersama sama pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini,” kata Jokowi dalam sambutannya. Menurut data yang didapatnya, inflasi di Indonesia akan bertambah hingga 1,8 persen.
Jokowi yakin, jika ada kolaborasi pusat dan daerah, maka inflasi tetap terkendali. Presiden juga menyentil beberapa pemda yang tercatat memiliki inflasi tinggi.
Adapun 10 kabupaten/kota mencatat laju inflasi tertinggi, yakni Luwuk (7,8 persen), Jambi (7,8 persen), Kotabaru (7,5 persen), Sampit (7,5 persen), Tanjung Selor (7,4 persen), Jayapura (7,4 persen), Sintang (7,4 persen), Bungo (7,2 persen), Padang (7,1 persen), dan Sibolga (6,9 persen).
“Ini sekali lagi hati-hati. Nanti kalau tidak diintervensi mulai ada kenaikan kemiskinan,” imbuhnya.
Pemerintah pusat melalui peraturan menteri dalam negeri dan menteri keuangan telah mengeluarkan aturan untuk penggunaan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebagai tambahan bantuan sosial dan biaya transportasi. Besarnya hingga 2 persen. Kebijakan itu diharapkan bisa menanggulangi dampak inflasi di masyarakat.
DAU dan DBH sebesar 2 persen memiliki nilai yang besar. Dia membeberkan, per kemarin (12/9/2022), posisi 2 persen DAU itu senilai 2,17 triliun. Belum lagi ada anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan Rp 16,4 triliun namun baru digunakan Rp 6,5 triliun.
“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” bebernya.
Jokowi menuturkan, subsidi biaya transportasi untuk bahan pangan cukup efektif kendalikan inflasi. Ini sudah dicobanya ketika menjadi Wali Kota Solo beberapa waktu lalu. Meski harga distribusi naik, jika pemerintah daerah mau menyubsidi maka harga di pasaran bisa lebih murah.
“Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja, artinya dia tidak ngerti inflasi itu apa dan berakibat kepada rakyatnya itu apa,” tuturnya.
Jokowi juga mengkritisi APBD yang baru digunakan 47 persen. Dia minta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar tiga bulan ke depan dapat memanfaatkan APBD itu dengan baik. Sebab, kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi cukup signifikan.
Jika pemerintah abai, maka inflasi tidak bisa dielakan. Sehingga angka kemiskinan bisa meningkat. “Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik,” ucapnya.
0 comments:
Post a Comment