PRESIDEN- Joko Widodo (Jokowi) optimistis pemerintah bisa menekan angka inflasi di bawah 5 persen. Hal itu bisa terwujud dengan cara semua pihak di kementerian lembaga dan pemerintah daerah mau bekerja sama dalam memitigasi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Saya melihat dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama, seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID-19. Saya yakin, insyaallah ini bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 (persen)," kata Jokowi dalam pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/9/2022).
Menurut Jokowi, upaya menjaga inflasi di bawah 5 persen bisa dilakukan jika pemerintah daerah mengikuti surat edaran serta peraturan menteri keuangan tentang penggunaan dana transfer umum. Aturan tersebut yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebesar 2 persen digunakan sebagai untuk menindaklanjuti imbas penyesuaian harga BBM.
Jokowi menuturkan pemda bisa memberikan bantuan sosial kepada para nelayan. Selain bansos, pemda juga menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga untuk subsidi inflasi.
Mantan Walikota Solo itu mencontohkan alokasi dana tersebut bisa digunakan untuk membayar biaya transportasi pangan. Misalnya, pemerintah menanggung biaya transportasi sebesar Rp3 juta saat pengiriman bawang merah atau bawang putih dari Brebes ke Lampung dengan menggunakan dana belanja tidak terduga.
"Kalau itu semua daerah melakukan, ini kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik," bebernya.
Tidak hanya itu, Jokowi pun membolehkan dana belanja tidak terduga untuk bantuan sosial kenaikan BBM. Jokowi menuturkan, 2 persen dana transfer umum masih ada sekitar Rp2,17 triliun dan pemerintah masih ada dana belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun yang baru digunakan Rp6,5 triliun. Karena itu, dana tersebut masih kecil dan bisa digunakan dalam rentang waktu Oktober-Desember 2022.
Sementara itu, Jokowi mengakui pernah menggunakan metode tersebut saat menjadi Walikota Solo. Kala itu, inflasi Solo berhasil turun hingga 1,2 (persen). Jokowi pun mendapatkan hadiah dari Kementerian Keuangan sebesar Rp10 miliar dalam bentuk dana insentif daerah (DID).
"Artinya, ini bisa dilakukan, ini bisa kita lakukan. Tetapi, memang kita kerja lebih detail. Karena apa? Sekarang ini yang ditakuti oleh semua negara, ditakuti oleh semua negara adalah kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi, itu yang paling ditakuti," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kenaikan harga beras tak bisa dianggap enteng karena komoditas tersebut paling mempengaruhi garis kemiskinan.
"Beras itu terhadap kemiskinan berpengaruh hingga 23 persen di desa dan 19 persen di kota," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, dikutip dari video YouTube Bank Indonesia pada Rabu, 14 September 2022.
Setelah beras, kenaikan harga komoditas yang berpengaruh pada angka kemiskinan adalah rokok. Pengaruhnya hampir 11 hingga 12 persen. Kemudian komoditas pangan, yaitu telur ayam, gula pasir, dan daging ayam.
Oleh karena itu, Airlangga berharap data detail soal komoditas tersebut dikuasai oleh pemerintah kabupaten maupun kota. "Sehingga dapat memahami faktor pengendalian yang bisa mengakibatkan pada peningkatan angka kemiskinan," ucapnya.
Adapun harga beras berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional hari ini, Rabu, 14 September 2022, harga beras naik Rp 100 per kilogram atau sekitar 0,85 persen untuk kualitas medium II. Harganya kini mencapai Rp 11.900. Sedangkan untuk beras kualitas super II, harganya naik sebesar 0,78 persen atau sebanyak Rp 100 per kilogram.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya menyatakan harga beras saat ini mengalami sedikit kenaikan. Meski begitu, kenaikan harga beras tetap harus diwaspadai karena sangat mempengaruhi tingkat inflasi.
"Walaupun beras naik 100 perak berbahaya," ujarnya di pabrik PT Pratama Abadi Industri, Serpong, Tangerang Selatan pada Selasa, 13 September 2022.
Kenaikan harga beras langsung berdampak pada inflasi sebanyak lebih dari 3,3 persen. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk segera melakukan operasi pasar.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kata Zulhas, juga sudah meminta dan mengarahkan para Walikota dan gubernur untuk peka dan mengecek harga pangan, termasuk harga beras di daerahnya masing-masing.
0 comments:
Post a Comment