JOKOWI BERI INSTRUKSI TANGANI KEBAKARAN DEPO PERTAMINA PLUMPANG

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta segera cari solusi terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Adapun Presiden Jokowi memberikan tenggat waktu hanya 2 hari untuk mencari solusi Depo Pertamina Plumpang.

Presiden memberikan waktu selama 2 hari kepada menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak Minggu (5/3/2023).

Presiden Jokowi melalui laman Sekretariat Kabinet mengatakan bahwa ia telah memerintahkan kepada menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta untuk mencari jalan keluarnya.

Salah satu fokus yang dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi adalah lokasi Depo Pertamina Plumpang yang berada di zona bahaya.

Oleh karena itu, mantan walikota Solo tersebut meminta dengan waktu yang cepat harus sudah ada keputusan.

Presiden Jokowi menilai bahwa resikonya sangat tinggi bagi warga yang tinggal di sekitaran lokasi.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta adanya upaya relokasi dari persoalan tersebut.

"Lokasinya tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada jalan keluar bagi warga. Keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada rencana adanya jarak atau buffer zone antara pemukiman warga dengan Depo Pertamina.

Namun, rencana itu belum terwujud karena belum memberikan solusi bagi warga di sekitarnya.

Jokowi mengatakan bahwa tanah merah tersebut padat dan penuh, harus segera dicarikan solusinya.

Ia menilai bahwa keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan yang utama.

Sebelumnya, dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara memakan korban meninggal sebanyak 19 orang.

Menanggapi perintah Presiden Jokowi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkoordinasi ke pihak-pihak terkait.

"Kami akan segera evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik," tuturnya, dalam keterangan resmi pada Minggu.

Nicke menuturkan, saat ini Pertamina memprioritaskan bantuan untuk para korban dan keluarga yang terdampak.

"Komitmen Pertamina bahwa biaya pengobatan, santunan dan bantuan yang dibutuhkan warga terdampak akan di tanggung oleh Pertamina," katanya.

Sementara itu, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Pertamina agar memiliki pola mitigasi bencana untuk depo-depo di daerah padat penduduk.

Berkaca kejadian di kawasan TBBM Plumpang, evakuasi menjadi sulit karena lokasinya dekat dengan permukiman warga.

"Seharusnya Pertamina memiliki pola mitigasi bencana untuk depo dan pipa di daerah padat penduduk seperti ini. Sekarang korban berjatuhan dan pemadaman juga terkendala pemukiman penduduk yang padat,” ujar Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno dalam keterangannya, Minggu.

Eddy juga meminta Pertamina segera melakukan audit keselamatan terhadap depo, pipa maupun kilang yang berada dekat dengan permukiman padat penduduk.

“Lakukan mitigasi bencana yang tepat dan terukur agar kebakaran bisa dicegah tidak meluas ke penduduk. Kejadian di Plumpang ini harus jadi yang terakhir," kata Eddy.