JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, saat ini Indonesia harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, hal tersebut menjadi aspek penting di destinasi wisata Indonesia ketika menyambut turis asing, tak terkecuali dari China.
Jokowi bilang, pemerintah membuka kawasan wisata untuk wisatawan mancanegara (wisman) dari berbagai negara.
“Kita membuka untuk turis semua negara tanpa terkecuali, termasuk dari Tiongkok, silakan. Saya melihat di awal bulan Februari ini akan berbondong-bondong ramai turis dari Tiongkok masuk ke Manado, masuk ke Sulawesi Utara,” ujarnya saat meninjau Kawasan Wisata Bunaken, Jumat (20/01/2023).
Melansir laman setkab.go.id, terkait banyaknya turis mancanegara yang nanti akan datang, Jokowi mengaku tidak khawatir.
Pasalnya, para turis asing telah melalui sejumlah protokol kesehatan sejak di negaranya.
“Sekali lagi kita terbuka untuk turis dari manapun, tapi yang kita lihat yang akan banyak dari Tiongkok dan yang paling penting protokol kesehatan. Tapi di Tiongkok sendiri saya melihat yang mau keluar juga sudah dicek semuanya oleh negara mereka jadi kita enggak perlu khawatir," paparnya.
Selain itu, kekebalan komunal masyarakat Indonesia pun dinilai sudah sangat tinggi.
"Yang kedua juga imunitas kita ini sudah pada posisi kekebalan komunitas sudah baik di angka 98,5 [persen],” kata Jokowi.
Melansir Kompas.com, oleh karenanya, menurut Jokowi, tidak ada pembatasan seperti kewajiban isolasi bagi turis China yang berkunjung di Indonesia.
Sebelumnya diberitakan, mulai 8 Januari 2023, Pemerintah China mencabut pembatasan ketat kebijakan nol-COVID dan membebaskan warganya ke luar negeri untuk berbagai tujuan.
China juga membebaskan pelaku perjalanan internasional dari kewajiban karantina setibanya di China.
Akan tetapi, seiring tingginya penyebaran kasus COVID-19 di Negeri Panda dan data kasus COVID-19 China yang tidak transparan, sejumlah negara menerapkan pembatasan kedatangan warga China ke wilayahnya. Sebut saja Maroko, Amerika, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan.
Pemerintah China menuding kebijakan tersebut sangat diskriminatif.
0 comments:
Post a Comment