GANJAR PRANOWO MINTA KAJI ULANG KEBIJAKAN TENTANG TENAGA HONORER

SEMARANG, JAWA TENGAH- Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer dari instansi pemerintah pada tahun 2023. Rencana ini tentu saja menimbulkan berbagai tanggapan, salah satunya dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Dilansir BeritaSoloraya.com dari portal resmi jatengprov.go.id, Gubernur Jateng mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang penghapusan tenaga honorer di tahun 2023.

Ganjar bahkan telah berkomunikasi secara langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas.

Hal ini telah disampaikan oleh Ganjar sesuai menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI masa persidangan I tahun 2022-2023.

Agenda kunjungan kerja tersebut secara khusus membahas pengawasan terhadap tenaga kerja honorer.

Berdasarkan penuturan Ganjar, pihaknya telah mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada MenpanRB usai pelantikan Menteri Anas.

“Pada saat dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” kata Ganjar pada 12 September 2022 lalu.

Lebih lanjut, Ganjar meminta MenpanRB untuk mengubah metode perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Ganjar, perekrutan PPPK seharusnya tidak lagi mengandalkan tes potensi akademik, tetapi memaksimalkan skill sesuai dengan formasi.

“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu,” tuturnya.

Selanjutnya, Ganjar berpesan agar MenpanRB berpihak kepada ASN yang kompeten yakni dengan memberikan reward dan kesempatan untuk menduduki jabatan tertinggi.

“Saya sampaikan terkait dengan honorer ini rasanya kita butuh duduk bareng, dan saya juga sampaikan pada ASN-ASN yang bagus mesti tetap kita kasih reward, kita promo, kita kasih kesempatan mereka bisa sampai jabatan tertinggi,” kata Ganjar.

Ganjar menambahkan, “ Tapi mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif.”

Lebih lanjut, Ganjar menyebutkan aturan penghapusan tenaga honorer cenderung tergesa-gesa sebab tenaga kontrak pada faktanya sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji lagi kebijakan ini.

Gubernur Jateng menilai penghapusan tenaga honorer harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia yang ada.

“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya tidak bisa dalam waktu pendek,” tandasnya.