SEMARANG, JAWA TENGAH- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Prabowo, mengapresiasi Baznas yang berhasil menghimpun zakat dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga mencapai Rp 82,6 miliar di tahun 2022. Jumlah itu naik dari tahun sebelumnya Rp 57, 2 miliar. Jumlah tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan lebih besar untuk bidang produktif dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
“Kami berdiskusi dengan Baznas Jateng (Jawa Tengah) agar pentasarufan-nya (pemanfaatan) sekarang bisa kami arahkan pada hal yang sifatnya produktif,” ujar Gubernur pada acara Rapat Koordinasi Daerah Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota di Kabupaten Semarang.
Keberhasilan pengelolaan zakat ASN, lewat payroll system (gaji) yang berhasil dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menurut Gubernur juga perlu diterapkan di kabupaten/kota. Bahkan sistem ini bukan hanya bisa dipakai di pemerintahan tetapi juga di sektor swasta.
“Di kabupaten kota coba kita dorong. Karanganyar itu malah sudah dipraktekan di perusahaan dan hotel. Ini coba kita geser (arahkan) ke sana sehingga nanti karyawan perusahaan juga bisa difasilitasi membayar zakat oleh Baznas, kita siap untuk membantu sistemnya,” ujarnya.
Pengelolaan zakat oleh Baznas ini, kemudian di-overlay (gabungkan) dengan program-program penanggulangan kemiskinan. “Ide-ide pentasharufan yang lebih produktif tadi lah kemudian kami coba dorong untuk kami overlay (sertakan) ke penanggulangan kemiskinan, di situ Baznas memiliki peran yang sangat bagus,” ujarnya.
Terkait duplikasi sistem penghimpunan zakat di daerah, Gubernur mendorong kabupaten kota yang ada di Semarang Raya bisa menjadi pilot project penerapan Payroll System ini. Di sisi lain, daerah yang sudah menjalankan sistem ini bisa jadi contoh dan tempat berbagi ilmu.
“Nanti kami akan coba dorong ke sana sehingga jauh lebih optimal lagi dan perannya akan lebih besar lagi,” tandasnya.
Pada kesempatan itu Ketua Baznas Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji dalam sambutannya mengapresiasi dukungan Gubernur yang membantu upaya Baznas dalam meningkatkan jumlah zakat. "Ini semua atas bantuan dan dorongan bapak Gubernur Jawa Tengah,” kata Darodji.
Darodji menjelaskan, sesuai ketentuan perundang-undangan, sebanyak 70 persen dana yang terhimpun wajib disalurkan kepada Unit Penerima Zakat. Sedangkan 30 persen sisanya dikelola oleh Baznas Jawa Tengah untuk disalurkan pada masyarakat kurang nampu baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.
Darodji mengatakan, garis besar alokasi tasaruf pada 2022 dibagi 55 persen untuk tasaruf konsumtif dan 45 persen sisanya untuk tasaruf produktif. “Tasaruf konsumtif adalah tasaruf yang sifatnya karitatif, yakni bantuan tidak secara langsung terkait dengan pengentasan kemiskinan,” kata Darodji.
Termasuk bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan jambanisasi yang jumlahnya 1.133 unit. Menurutnya, ini bentuk komitmen Baznas turut serta membantu upaya gotong-royong penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah yang dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Disperakim).
“Kami harap pada 2023 ini tidak kurang dari 1.000 RTLH bisa kami bantu dan insyaAllah akan bertambah dengan program RTLH Baznas RI yang dialokasikan ke Jawa Tengah,” kata Darodji.
Sedangkan pelaksanaa tasaruf produktifnya, Baznas Jawa Tengah telah melaksanakan pelatihan kerja, pemberian bantuan modal dan pemberian beasiswa. Hingga saat ini, total ada 15 jenis pelatihan kerja dengan sasaran kelompok yang beragam dilakukan.
“Tentang pemberian bantuan modal usaha kecil, hingga 23 September yang lalu jumlahnya 6.000 orang masing-masing Rp 2,5 juta dan menurut evaluasi empat bulanan, 85 persen program ini berhasil,” ujarnya.
Ke depan, Darodji berharap, pihaknya bisa mengubah pola alokasi penyalur zakat menjadi 40 persen tasaruf konsumtif dan 60 untuk tasaruf produktif. “Kami sadar belum banyak yang kami lakukan. Tapi kami percaya sudah ada yang dirasakan masyarakat. Kami mohon dorongan dan doa agar lebih baik,” tandasnya.
0 comments:
Post a Comment