Agenda Kerja Padat Jokowi Masih Sempat Berpesan Kepada Pendemo : Sampaikan Dengan Cara Yang Baik-Baik

 

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin tidak berada di Jakarta saat demonstrasi menolak kenaikan harga BBM digelar hari ini, Selasa (6/9). Jokowi beraktivitas di Istana Bogor, sementara Ma'ruf Amin menghadiri agenda di Palembang, Sumatera Selatan.

"Terjadwal di Bogor, memang terjadwal dari minggu lalu kan habis terima tamu negara di Bogor dan lanjut kegiatan hari ini di Bogor," kata Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Heru membantah bahwa keberadaan Presiden Jokowi di Istana Bogor hari ini seolah-olah ingin menghindari demo. Dirinya menjelaskan bahwa jadwal Presiden Jokowi telah diatur berminggu-minggu sebelumnya.

"Nggak ada kami jadwalkan beliau di Bogor, kan kami nggak tahu ada kenaikan BBM, ada demo. Kita nggak tahu," kata Heru. Nantinya, pejabat terkait yang akan menemui perwakilan massa demonstrasi di Jakarta.

Istana Negara Jakarta membuka pintu bagi perwakilan pendemo yang ingin menyampaikan secara langsung aspirasinya saat demonstrasi yang digelar, Selasa (6/9/2022) hari ini. Mereka akan ditemui pejabat karena Jokowi hari ini berada di Istana Bogor.

"Ya, mungkin dari Kepala Staf Kepresidenan, dari mana, kita terima saja aspirasinya," kata Heru Budi Hartono kepada wartawan.

Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin ke Palembang untuk meresmikan pembukaan Sidang Pleno XIX Asosiasi Fakultas Bisnis dan Ekonomi (AFEBI) dan Halal Summit 2022. Wapres diagendakan berangkat pukul 13.00 WIB dari Bandara Halim Perdanakusuma dan tiba di Palembang sekitar 14.00 WIB.

Lewat siaran pers, Ma'ruf akan langsung menghadiri Pembukaan Sidang Pleno XIX Asosiasi Fakultas Bisnis dan Ekonomi (AFEBI) dan Halal Summit 2022 di Hotel Wyndham, Palembang.

Selepas acara tersebut, Wapres direncanakan menuju Kantor Bank Sumsel Babel untuk menyaksikan Pengukuhan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan Pengurus Wilayah Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Sumsel.

Wapres juga akan meresmikan Launching Layanan ZISWAF Mobile Banking, dan Smart Booth Masjid.

"Usai melaksanakan keseluruhan acara, Wapres dijadwalkan kembali ke Jakarta pada pukul 16.00 WIB di hari yang sama," mengutip siaran pers. Diketahui, kelompok buruh menggelar aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada hari ini, Selasa (6/9/2022).

Diketahui, pemerintah secara resmi umumkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun non-subsidi. Mulai hari Sabtu (3/9/2022) kemarin. Salah satunya adalah BBM jenis Pertalite yang sebelumnya Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter.

Sontak kebijakan tersebut membuat resah sebagian besar masyarakat Indonesia. Akibatnya, banyak elemen masyarakat yang merencanakan aksi unjuk rasa menolak kebijakan tersebu.

Jokowi pun menanggapi rencana unjuk rasa yang akan dilaksanakan oleh sejumlah pihak tersebut.

"Ya ini kan negara demokrasi," ungkap Jokowi kepada awak media saat ditemui di sela kegiatannya di Jakarta, (5/9/2022).

Terkait rencana unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, Jokowi meminta agar pengunjuk rasa bisa menyampaikan aspirasinya dengan cara yang baik.

"Sampaikan dengan cara-cara yang baik," sambungnya.

Hal tersebut juga disampaikan sebelumnya oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang meminta pengunjuk rasa untuk tidak melakukan hal-hal yang anarkis pada saat melakukan unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM.

Pada hari ini (6/9/2022), aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI sudah bersiap untuk mengerahkan sekitar 4.000 personil guna mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta.

"Ada sekitar 4.000 personil gabungan," ungkap Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Polisi, Saufi Salamon, pada Senin (5/9/2022).

Sebagian besar massa demo buruh itu berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh pimpinan Said Iqbal, serta sejumlah organisasi buruh lain di bawahnya.

Massa aksi terlihat membawa sejumlah atribut penolakan mereka terhadap keputusan pemerintah yang telah menyesuaikan harga BBM bersubsidi.