JAKARTA- Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus berkomitmen membantu meringankan beban hidup masyarakat yang kesulitan. Realisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kunci dalam upaya menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di tengah kondisi tak menentu.
Menurut Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Timur Alwi, PKH saat ini menjadi program yang sangat dibutuhkan. Utamanya di tengah kondisi harga minyak dan kebutuhan pokok yang masih belum stabil akibat situasi global yang tak menentu.
"Untuk masyarakat penerima pasti kan merasa dibantu. Pertama kebutuhannya terpenuhi, kedua biaya beban hidupnya itu terkurangi," kata Alwi dalam keterangan tertulis, Minggu (4/9/2022).
Dia menyebut, PKH yang konsisten disalurkan pemerintahan Jokowi dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat kesejahteraan masyarakat stabil, bahkan meningkat. Program tersebut diklaim telah banyak membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Lebih lanjut, Alwi menyatakan bahwa PKH tidak hanya berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan pangan. Namun juga mencakup kebutuhan biaya pada sektor lainnya di masyarakat.
"Mereka (masyarakat) juga bisa menyekolahkan anaknya, bisa berobat dan sebagainya," ucapnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah telah menambah anggaran untuk bansos pada 2022 dengan jumlah total Rp 18,6 triliun.
Tambahan bansos tersebut akan dimanfaatkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.
Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tersebut dialokasikan di tengah isu harga BBM naik, yang telah membuat beban anggaran pemerintah yang terus membengkak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah mulai memberikan bantalan sosial tambahan bentuk pengalihan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun. Pembayarannya akan dimulai oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebesar Rp 150 ribu selama empat kali.
"Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan bayarkannya 2 kali, yakni Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua. Nanti ibu Mensos bisa jelaskan lebih detail akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima anggaran Rp 12,4 triliun," paparnya, Senin (29/8/2022).
Selain bansos itu, Sri Mulyani menambahkan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk bantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.
"Dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja, yang miliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun," sambungnya.
0 comments:
Post a Comment