Selama Dua Periode, Jokowi Sukses Tekan Angka Kebakaran Hutan Dan Lahan

 

JAKARTA- Selama dua periode masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan mampu ditekan sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas Jika menggunakan baseline tahun 2015, pada tahun 2016 – Juli 2022 luas karhutla di Indonesia turun signifikan kecuali pada 2019.

Dalam presentasi berjudul “Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan” dijelaskan bahwa ada perubahan paradigma sebelum 2015 dari selama ini penanganan karhutla fokus pada kejadian karhutla (fase crisis). Lalu, anggaran fokus pada penanganan pemadaman.

Bassar Manullang, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menuturkan ada paradigma baru yang diterapkan Presiden Jokowi semenjak 2015 sampai sekarang yaitu mengedepankan upaya pencegahan.

Data yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Januari-Juli 2022 tercatat 87.703 hektare, atau mengalami penurunan 19,1% dibandingkan periode sama pada 2021.

Kebijakan yang ditempuh antara lain ada upaya melibatkan Masyarakat seperti patroli terpadu dan Masyarakat Peduli Api. Selain itu, ada pula monitoring karhutla dengan teknologi Terra Aqua, NOAA20, SNPP, LANDSAT8, NASA-SNPP, NASA-MODIS, NASA-NOAA20. Pola pencegahan karhutla juga menggunakan sistem Early warning and detection system. Ada pula sistem early respons (sebelum krisis) dan pengembangan instrumen (ISPU, hitung luas, patroli terpadu, MPA paralegal, TMC).

Kepada pelaku usaha perkebunan, Bassar Manulang menyarankan supaya memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian karhutla.

Langkah selanjutnya adalah waspada dan memberikan perhatian penuh terhadap risiko terjadinya karhutla di wilayah kerja dan sekitarnya.

Berikutnya meminimalkan potensi dan segala pemicu terjadinya karhutla di wilayah kerja dan sekitarnya.

Memastikan kesiapan sarpras sistem peringatan dan deteksi dini, pemantauan, pemadaman, dan penanganan pasca karhutla berfungsi dengan baik.

Bassar juga menyarankan penguatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait lainnya untuk membangun jejaring pengendalian karhutla.

Selain itu, perlu adanya upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan karhutla melalui pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Api/ Kelompok Tani Peduli Api/ Desa Peduli Api.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki Sistem informasi Sipongi menjadi dasar untuk mencegah terjadinya karhutla melalui deteksi dini hotspot/titik panas, serta menjadi sumber informasi paling valid untuk masyarakat.

Data dalam SIPONGI juga lebih akurat karena mengandung informasi tentang lokasi hingga tingkat desa beserta status lahannya. Data juga diselaraskan setiap 30 menit, sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time/mendekati waktu sesungguhnya).