Survei Kepuasan Kinerja Jokowi Bulan Agustus Naik Tipis

 JAKARTA- Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan persepsi publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Hasilnya sebanyak 65% responden menyatakan cukup atau sangat puas terhadap kinerja Jokowi.

Survei ini dilakukan dalam rentang waktu 11-17 Agustus 2022. Survei ini menggunakan metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Sebanyak 1.229 responden dipilih secara acak melalui nomor telepon. Margin of error survei diperkirakan ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon. Responden merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.

Survei dilakukan beberapa hari setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Diketahui Polri menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada 9 Agustus.

Perintah Jokowi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat dibuka secara terang benderang, menurut Burhanuddin, menunjukkan presiden khawatir terhadap angka kepuasan kinerja terhadap dirinya.

“Itu yang menjelaskan misalnya kenapa beliau sangat concern. Tentu ada kepentingan subjektif terhadap presiden, karena bagaimanapun isu ini punya impact terhadap persepsi sebagai presiden,” tuturnya.

Namun Burhanuddin menegaskan, kepercayaan publik itu sangat dinamis. Selain itu dipengaruhi persepsi atas kinerja dan isu terkait lembaga yang dimaksud.

“Opini publik, trust publik seperti iman, kadang bertambah, kadang berkurang. Tergantung oleh bagaimana kinerja lembaga,” tuturnya.

Indikator Politik Indonesia mencatat empat alasan yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi pada Agustus 2022. Alasan itu antara lain membangun infrastruktur jalan (20,1 persen), memberi bantuan pada rakyat kecil (13,6 persen), kinerja dianggap sudah bagus (13,1 persen), dan dinilai sebagai sosok yang merakyat (8,9 persen).

Sementara alasan yang dianggap tidak puas terhadap kinerja presiden adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (30,8 persen), bantuan tidak merata (15 persen), penegakan hukum semakin buruk (7,8 persen), dan soal lapangan pekerjaan atau pengangguran (5,6 persen).

Namun karena survei tersebut dilakukan 11-17 Agustus, sehingga beberapa update perkembangan kasus Sambo selanjutnya seperti sidang Etik Ferdy Sambo, gebrakan kepolisian dalam melakukan mutasi anggota Polri, penetapan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, sebagai tersangka belum terpotret dalam survei tersebut.

Dalam survei itu responden ditanyai pertanyaan yang berbunyi: secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)?... (%). Hasilnya 65% responden merasa cukup puas dengan kinerja Jokowi.

Berikut hasil survei:

Sangat puas 14%

Cukup puas 51%

Kurang puas 27%

Tidak puas sama sekali 6,2%

Tidak tahu/tidak jawab 1,9%

"Yang puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden 65%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam YouTube Indikator Politik Indonesia, Kamis (25/8/2022).

Adapun tren kepuasan terhadap kinerja Presiden saat ini jika dibanding bulan Mei 2022 ada tren positif. Pada Mei 2022 survei kepuasan kinerja Presiden berada di angka 61,8%, kemudian pada Juli 2022 tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi 64,9%.

"Mayoritas warga cukup/sangat puas atas kinerja Presiden Joko Widodo, 65%. Kepuasan atas kinerja presiden juga relatif stabil dibanding sebelumnya," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin lalu membahas korelasi antara kinerja Presiden dengan mereka yang mempersepsi kondisi ekonomi dan penegakan hukum. Ada 2 variabel sosiotropik yang ditanyai Indikator Politik Indonesia, pertama jika masyarakat menilai ekonomi itu baik, maka semakin puas masyarakat terhadap kinerja Presiden. Sebaliknya, semakin buruk persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional semakin tidak puas.

Senada, semakin publik menilai kondisi penegakan hukum baik, kepuasan terhadap kinerja Presiden semakin tinggi. Selain itu, Burhanuddin memaparkan semakin banyak responden yang percaya terhadap lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK, maka kepuasan terhadap kinerja Jokowi akan cenderung meningkat.

"Kalau misalnya mereka percaya terhadap Polri, KPK, Kejaksaan Agung maka kepuasan terhadap kinerja Presiden semakin tinggi, sementara jika tidak percaya terhadap Polri, KPK, Kejagung, maka semakin rendah tingkat kepuasan terhadap Presiden," katanya.