JAKARTA- Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan bahwa APBN dan APBD harus dibelanjakan produk-produk dalam negeri. Menurut dia, bodoh apabila anggaran yang dikumpulkan dari pajak malah terus-terusan dibelikan produk impor.
"Sangat lucu sekali APBN yang kita collect (kumpulkan) dari pajak, dari PNPB, dari royalti masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah, yang dibeli barang impor. Waduh, bodoh banget kita kalau terus-terusan begitu, ndak," jelas Jokowi saat memberikan Pengarahan kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/8/2022).
"Uang APBN, uang BUMN, belanja APBN, APBD, belanja BUMN harus dan wajib beli produk dalam negeri," sambungnya.
Dia meminta KADIN pusat dan daerah untuk mengajak UMKM masuk ke e-catalog. Jokowi ingin UMKM dapat memasarkan produk unggulan mereka sehingga nantinya APBN dan APBD dapat digunakan untuk membeli produk dalam negeri.
"Kita buka semua agar yang menengah, kecil, mikro bisa berpartisipasi sehingga yang terjadi produk-produk dalam negeri sebanyak-banyaknya untuk proyek-proyek yang didanai oleh APBN maupun BUMN," ujarnya.
Menurut dia, saat ini semua daerah sudah meneken komitmen untuk belanja produk dalam negeri. Jokowi pun mengajak pengusaha untuk memasukkan produknya ke dalam e-catalog.
"Komitmen bisa beli berapa triliun beli berapa miliar komitmen sudah muncul di Rp897 triliun, Rp897 triliun komitmen dan ini adalah peluang. Oleh sebab, rekan-rekan kita UMKM itu kita masuk ke e-catalog," kata Jokowi.
Dia pun berharap e-catalog dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih, ekonomi sejumlah negara anjlok karena krisis.
"Sekarang sudah berbeda sekali dengan tahun-tahun lalu, sistemnya platformnya, kita sederhanakan semua ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang kita miliki," pungkas Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir Indonesia tidak lagi impor beras. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri.
“Untuk beras konsumsi, kita sudah tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir. Pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional,” kata Jokowi dalam Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Selasa (16/8/2022).
Sejalan dengan itu, Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute, karena Indonesia dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019.
“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute,” ujar Jokowi.
Sebelumnya Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri mengungkapkan produksi beras setiap tahunnya mengalami surplus lebih tinggi dari kebutuhan konsumsinya sehingga ketersediaan aman dan lebih dari cukup dan bahkan dapat dikatakan Indonesia sudah swasembada beras.
"Pada tahun 2019, beras surplus sebesar 2,38 juta ton, 2020 surplus 2,13 juta ton dan 2021 surplus 1,31 juta ton. Inilah capaian nyata perberasan kita di era pemerintah Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin. Capaian ini tentu di tengah wabah pandemi covid 19," demikian dikatakan Kuntoro Boga di Jakarta, Kamis (7/7/2022).
Di satu sisi, Kuntoro pun menjelaskan, memang adanya impor beras khusus di tahun 2021, terangnya impor ini adalah beras khusus untuk misalnya restoran asing dan menir pecah 100 persen, bukan beras konsumsi umum.
Dari kondisi ini, ia menekankan pentingnya cermat memahami data dengan melihat kode HS agar tidak mengeneralisir importasi beras, sebab faktanya data BPS mencatat Indonesia pada tahun 2021 mengekspor beras untuk konsumsi sebanyak 3,3 ribu ton.
Pada hari Minggu (14/8/2022) kemarin, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan dari Lembaga Penelitian Padi Internasional (International Rice Research Institution/IRRI) atas keberhasilan Indonesia mewujudkan swasembada beras pada tahun 2019-2021.
Menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri, Indonesia memang saat ini sudah bisa mencukupi kebutuhan beras konsumsi. Bahkan stok beras disebutnya dalam kondisi sangat aman.
Berdasarkan Survei Cadangan Beras Nasional (SCBN) 2022 yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementan dan Badan Pusat Statistik (BPS), Stok beras nasional periode 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras.
“Bahkan pada 30 April 2022, yaitu menjelang Idulfitri lalu, stok beras nasional meningkat menjadi 10,15 juta ton beras,” disampaikan Kuntoro pada keterangan pers, Senin (15/8/2022).
Dengan ketersediaan beras yang sangat mencukupi, Kuntoro mengungkapkan Indonesia sudah tidak mengimpor beras konsumsi.
“Menurut catatan BPS, Indonesia sudah tidak melakukan impor beras untuk pasar konsumsi, yaitu beras jenis medium,” jelas Kuntoro.
Ia menyebutkan beras yang masih diimpor Indonesia merupakan beras untuk keperluan industri. Tercatat Indonesia mengimpor beras khusus pada tahun 2019 sebanyak 444,51 ribu ton, tahun 2020 sebanyak 356,29 ribu ton, dan tahun 2021 sebanyak 407,74 ton.
“Namun sebanyak 82 hingga 99 persen impor berupa broken rice atau beras pecah untuk bahan baku industri,” "Lagi pula presentasinya sangat-sangat kecil dibandingkan produksi beras dan stok beras kita", tegas Kuntoro.
Lebih detail, Kuntoro menyebutkan broken rice yang berkode HS 10064090 tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan pakan ternak. Pada tahun 2019, impor broken rice mencapai 98,6 persen dari keseluruhan impor beras, 2020 capai 90,47 persen, dan tahun 2021 sebanyak 81,63 persen.
0 comments:
Post a Comment