JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 berkinerja positif di dalam menangani pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah, kata Sri Mulyani dalam menangani penanganan dan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19, telah memfokuskan alokasi anggaran pada sektor kesehatan, yang diutamakan untuk penanganan pandemi dan penguatan sistem kesehatan, termasuk di dalam pengadaan dan percepatan program vaksinasi.
"Belanja perlindungan sosial juga diperluas dan tebal untuk mempertahankan daya beli masyarakat kelompok rentan yang terdampak," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR APBN 2021, Selasa (23/8/2022).
Selain, itu Sri Mulyani juga melaporkan, melalui APBN 2021 pemerintah telah memberikan stimulus berupa insentif usaha agar perekonomian Indonesia dapat tetap berjalan dan terjaga momentum pemulihannya.
"Kinerja APBN 2021 telah mampu menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 yang terus bermutasi, termasuk varian Delta yang sangat mematikan dan menimbulkan guncangan, baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian," jelas Sri Mulyani.
"Kami sepakat bahwa tahun anggaran 2021 satu dapat menjadi pegangan dapat menjadi referensi serta bisa memberikan sumber literatur yang lengkap sebagai pembelajaran bagi pelaksanaan APBN pada Tahun 2022 dan pada periode selanjutnya," kata Sri Mulyani melanjutkan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan pada APBN 2021 perekonomian Indonesia mulai menunjukkan pemulihan dan tumbuh, sehingga mendorong terjadi peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan meningkat menjadi 9,1% dari PDB (Produk Domestik Bruto) seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi.
"Angka ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 8,33%," jelasnya.
Dalam mendorong sektor ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19, Sri Mulyani juga menjelaskan telah memberikan beberapa insentif, di antaranya PPNBM ditanggung pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor dan PPN ditanggung pemerintah atas pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun, juga PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan.
Seperti diketahui, pendapatan negara secara keseluruhan dalam APBN tahun anggaran 2021 mencapai Rp 2.003,1 triliun atau tembus 114,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun.
Hingga Desember 2021, pendapatan negara tumbuh sebesar 21,6% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 1.647,8 triliun. Tercapainya target pendapatan membuat defisit fiskal sedikit menyusut.
Tercatat, pembiayaan utang neto berkurang Rp 310 triliun dari target APBN 2021 seiring menurunnya defisit APBN. Adapun Defisit APBN 2021 mencapai Rp 783,7 triliun, setara 4,65% dari PDB RI. Defisit ini lebih rendah Rp 222,7 triliun dari target APBN Rp 1.006,4 triliun.
0 comments:
Post a Comment