Ekonomi Indonesia Dari Soekarno Hingga Jokowi

 MASA PERANG- Kemerdekaan (1945 – 1949), dimulai dari insiden Hotel Yamato Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan RI. Dampak masa perang kemerdekaan: Kerusakan aset produktif – turunnya kapasitas produksi, terganggunya kegiatan rutin produksi, terhentinya ekspor-impor karena blokade Belanda, pembiayaan kebutuhan perang dengan mencetak uang baru.

PDB Indonesia di masa perang kemerdekaan mengalami kontraksi, Perang kemerdekaan menyebabkan turunnya kapasitas produksi (kapasitas produksi 1947 dibandingkan masa sebelum perang).

Akhir masa perang kemerdekaan: antisipasi krisis ekonomi (1950), dihadapkan pada ancaman krisis: utang dan inflasi yang tinggi, pada Maret 1950 Menteri Keuangan Syafrudin mengeluarkan dua kebijakan penting: gunting uang dan sertifikat devisa.

Nilai mata uang dipotong menjadi setengahnya, Sertifikat devisa tujuannya mendorong ekspor – menekan impor melalui mekanisme, eksportir mendapat sertifikat devisa 50% dari harga ekspor, Importir wajib membeli sertifikat devisa dengan nilai sebesar harga barang yang diimpor.

Dampaknya mengurangi varian uang yang beredar, membatasi dan sekaligus menekan laju inflasi, menurunkan harga komoditas pokok, serta menambah pemasukan pemerintah.

Pasca perang kemerdekaan (1950 -1958), Pada periode ini pembayaran utang Konferensi Meja Bundar (KMB) dan pembiayaan program nasionalisasi menjadi beban pengeluaran negara. Meski terbilang sukses, program nasionalisasi menyebabkan turunnya produktivitas dan profitabilitas BUMN terbentuk, sehingga membutuhkan subsidi dari APBN.

Era demokrasi dan ekonomi terpimpin (1959-1965), negara “memimpin” ekonomi nasional, sasaran dan kebijakan ekonomi mengacu dan tunduk pada tujuan besar politik negara. BUMN menjadi pelaku sentral ekonomi nasional – mendapat dukungan penuh dari APBN dan perbankan, Bank sentral menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemerintahan.

Akhir era Soekarno, terjadi Hiperinflasi (1965), Sejak 1958 batas pinjaman BI dihapus sama sekali. Defisit yang besar dibiayai dengan mencetak uang baru sebanyak-banyaknya. Inflasi meroket hingga mencapai 592%. Pemerintah mengeluarkan kebijakan sanering, devaluasi mata uang, dan penerbitan mata uang baru untuk mengatasi hiperinflasi. Namun kebijakan ini gagal (inflasi 1966 mencapai 635%) karena tidak mengatasi sumber utama kenaikan inflasi – defisit APBN.

Era Soeharto, masa stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi (1965-1969), mengubah sistem komando menjadi sistem pasar, penghapusan bertahap perlakuan khusus bagi BUMN, penyederhanaan prosedur perdagangan luar negeri, pembakuan peran modal asing dan dalam negeri melalui UU PMA (1967) dan PMDN (1968), pengurangan subsidi-subsidi. Perencanaan Pembangunan: Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Repelita merupakan turunan dari Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR. Dari Repelita akan diturunkan menjadi Sasaran Repelita Tahunan (Sarlita).

Era Soeharto beakhir pada krisis Asia 1998, krisis moneter yang berujung pada krisis ekonomi dan politik mendorong terpuruknya perekonomian Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi krisis tertuang dalam dokumen kesepakatan dengan IMF yang disebut Letter of Intent (LOI). USD 10 Miliar dana pinjaman IMF untuk memperkuat cadangan devisa. USD 8 Miliar pinjaman dari Bank Dunia dan ADB untuk mendukung APBN.

Era Habibie, pemulihan pasca krisis ekonomi, 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999, Program reformasi ekonomi dan politik antara lain restrukturisasi perbankan, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bantuan BLBI 144,5 triliun rupiah untuk 48 bank, obligasi rekap 650 triliun rupiah untuk menalangi utang perbankan, penutupan 38 bank dan pengambilalihan 7 bank. Restrukturisasi utang swasta melalui Indonesia Debt Restructuring Agency.

Era Abdurrahman Wahid, penerapan desentralisasi fiskal dan ekonomi keberpihakan, mencakup pembagian dana perimbangan, peningkatan kewenangan daerah memungut pajak, dan memungkinkan daerah melakukan pinjaman termasuk ke LN. Capaian pembangunan era Gus Dur mendapatkan gangguan stabilitas politik dan tidak harmonisnya hubungan dengan IMF.

Era Megawati, Presiden wanita pertama Indonesia, dilakukan konsolidasi reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara, privatisasi BUMN. Restrukturisasi keuangan, merancang jaring pengaman sektor keuangan. Dibentuknya LPS, divestasi bank-bank di BPPN. Memperkuat struktur governance bank negara, restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi & dana pensiun. Peningkatan investasi dengan meninjau Daftar Negatif Investasi, menyederhanakan perizinan lewat layanan satu atap, restrukturisasi sektor telekomunikasi & energy, pemberantasan korupsi.

Era Susilo Bambang Yudhoyono(2005 – 2014), terjadi krisis keuangan global 2008, kolapsnya sektor perumahan AS (Subprime Mortgage), kolapsnya bank besar AS dan negara maju (investment bank besar seperti Lehman Brothers). Kolapsnya sektor keuangan, terutama pasar modal, berdampak pada kondisi ekonomi global termasuk negara berkembang. Perekonomian Indonesia mampu bertahan, salah satu yang tertinggi di dunia, salah satunya karena paket kebijakan stimulus fiskal 2009. Lima negara berkembang yaitu Indonesia, Afrika Selatan, Brazil, Turki, dan India masuk ke dalam fragile five karena mengalami defisit transaksi berjalan yang tinggi dan rentan terhadap normalisasi kebijakan moneter di AS.

Era Jokowi, dikeluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri nasional, ekspor dan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dilakukan reformasi di enam area, meningkatkan iklim investasi, mendorong daya saing industri, promosi pariwisata, meningkatkan efisiensi logistik, stimulasi ekspor, memperkuat daya beli masyarakat.

Perbaikan Iklim Investasi, terjadi beberapa peningkatan indikator antara lain, Ranking World Competitiveness Indonesia membaik dari 48 pada tahun 2016 menjadi 32 pada tahun 2019. Indonesia meraih status negara Investment Grade dari semua lembaga rating. Ease of Doing Business Indonesia terus membaik dari tingkat 129 tahun 2013 menjadi 73 pada .tahun 2019. Pembangunan Infrastruktur dilakukan pada 226 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mampu membalik laju penurunan stok infrastruktur.

Jokowi masih meneruskan pembangunan Indonesia pada periode 2019-2024 yang akan dimulai pada 20 Oktober 2019 dengan fokus pada pengembangan pembangunan sumber daya manusia.

Selama lima tahun pertama pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi dan PDB per kapita mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tingkat kemiskinan yang menurun dan inflasi juga mengalami penurunan. Jokowi akan meneruskan kembali pekerjaan besar Indonesia ke depan, kita dukung semangat Presiden Jokowi yang tertuang dalam motonya “Kerja! Kerja! Kerja!”