JAKARTA- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta Jamiluddin Ritonga menilai bahwa upaya bersih-bersih BUMN yang merupakan kolaborasi antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, Presiden Jokowi sebelumnya sudah menekankan jika pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintah.
"Presiden kan bilang pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama Pemerintah. Karenanya, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan kementerian/lembaga harus kompak. Tanpa pandang bulu. Jangan tebang pilih. Jangan hanya pencitraan, tapi harus dituntaskan," kata Jamiluddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Jamaluddin lantas mengapresiasi upaya membersihkan perusahaan BUMN dari tindak pidana korupsi. Menurutnya, upaya bersih-bersih BUMN itu sudah seharusnya dilakukan.
Ia juga menilai upaya bersih-bersih sepatutnya juga dilakukan lembaga-lembaga negara lainnya untuk saling bekerja sama dalam memberantas korupsi.
"Sudah seharusnya antarlembaga negara saling bekerja sama dalam pemberantasan korupsi," tambahnya.
Sebelumnya, saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengapresiasi gebrakan bersih-bersih BUMN. Jokowi mencontohkan sejumlah kasus besar yang kini ditangani Kejaksaan Agung, seperti Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda.
Sementara itu, Erick Thohir menyatakan usahanya bersinergi dengan Kejaksaan Agung untuk membabat habis kasus-kasus korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN.
Kolaborasi BUMN dan Kejaksaan Agung juga membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi pengadaan menara transmisi Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2016 senilai Rp2,25 triliun. Dia mengatakan langkah tersebut merupakan upaya untuk melakukan bersih-bersih di BUMN.
"Tentu sejak awal, kami di Kementerian BUMN terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejagung. Saya dan Pak Jaksa Agung punya visi yang sama dalam program bersih-bersih BUMN," ujar Erick Thohir.
0 comments:
Post a Comment