Kenaikan BBM Akibat Harga Minyak Mentah Dunia Naik Tetap Diusahakan Jokowi Terjangkau Ke Masyarakat

 JAKARTA- Di tengah ramainya isu soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan.

Menurut Jokowi, pemerintah harus mengalkulasi dan berhati-hati sebelum membuat keputusan soal harga tersebut. Pasalnya, kata Jokowi, kenaikan harga BBM nantinya akan berdampak langsung kepada masyarakat luas.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati. Dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," ujar Jokowi saat memberikan keterangan di TMII, Jakarta, usai menghadiri pengarahan KADIN provinsi seluruh Indonesia, Selasa (23/8/2022).

Jokowi melanjutkan, pemerintah juga harus menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Sebab, dampak tersebut nantinya juga akan merembet kepada daya beli masyarakat.

"Harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan," tegasnya.

Sebelum penjelasan dari Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyatakan, pemerintah masih mengkaji wacana menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Ini yang masih terus dipikirkan, jadi masih dalam penggodokan. Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak. Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik," kata Ma'ruf dalam siaran pers, Sabtu (20/8/2022).

Ma'ruf mengatakan, pemerintah mengkaji wacana menaikkan harga BBM bersubsidi karena nilai subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah sangat besar. Sehingga, perlu dipikirkan secara menyeluruh soal kelangsungan subsidi itu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberikan penjelasan terkait kebijakan BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar. Dia menyebutkan ada tiga pilihan terkait penanganan BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah. Menurut Sri Mulyani, ketiganya bukan pilihan yang mudah.

Bendahara Negara itu menjelaskan, pilihan pertama yaitu menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN.

Pilihan kedua yakni mengendalikan volume Pertalite dan Solar, serta pilihan ketiga yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi.

"Semua kombinasi di antara ketiga ini, tiga-tiganya sama sekali enggak enak," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa.

Ia menjelaskan tanpa kenaikan harga Pertalite dan Solar maka negara harus kembali "nombok" sebesar Rp 198 triliun untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi. Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 masih dipatok sebesar Rp 502,4 triliun. Angka itu sudah membengkak 229 persen atau sebesar Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun.

"APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," kata dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengisyaratkan segera diumumkannya kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan ini.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani APBN hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8/2022).