JAKARTA- Presiden Jokowi memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengidentifikasi risiko perubahan iklim beserta dampaknya. Menurut Jokowi, BMKG punya peran sangat strategis untuk penanganan perubahan iklim, antara lain terkait monitoring, prediksi, dan peringatan dini kondisi cuaca serta iklim ekstrem. "Ini sangat membantu untuk perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan, karena itu saya memerintahkan BMKG untuk mengidentifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh," kata Jokowi dalam acara Rakornas BMKG secara virtual, Senin (8/8/2022).
Dalam rakornas tersebut, BMKG juga diminta Jokowi memperkuat layanan informasi dan literasi terutama di wilayah pertanian dan perikanan. Hal itu dimaksudkan agar petani dan nelayan bisa mengantisipasi hadirnya cuaca ekstrem.
Jokowi menilai, dampak perubahan iklim sangat serius. Alhasil, diperlukan kebijakan dan sistem yang tangguh "Untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan BMKG punya peran penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim tersebut. Ia merasa, BMKG harus berfungsi mengawasi, memprediksi, dan mengeluarkan peringatan dini tentang kondisi cuaca dan iklim ekstrem.
Jokowi menambahkan, saat ini dunia menghadapi perubahan iklim yang drastis. Organisasi meteorologi dunia menyatakan, indikator perubahan iklim dan dampaknya pada 2021 semakin memburuk.
Salah satunya adalah suhu yang terpanas terjadi dalam tujuh tahun terakhir. "Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi kita. Penanggulangan perubahan ikim menjadi isu prioritas dan tantangan global setelah meredanya Covid-19," kata Jokowi.
Ia mengingatkan, perubahan iklim yang berada dalam kondisi kritis merupakan tantangan nyata bagi semua pihak setelah meredanya pandemi Covid-19. Jokowi menambahkan, berdasarkan data World Meteorological Organization, perubahan iklim dan dampaknya pada 2021 semakin memburuk. Bahkan, 2021 menjadi tahun dengan suhu terpanas selama 7 tahun terakhir. "Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," ujar dia.
Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dampak perubahan iklim sangat luas dan multisektoral, salah satunya berefek pada bencana alam dan ketahanan pangan. Mengutip data Badan Pangan Dunia, Jokowi menyebut lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen sumber pangan dunia adalah kelompok paling rentan terhadap perubahan iklim.
Perubahan iklim ini menurut Jokowi juga bedampak sektoral. Salah satu yang akan terdampak adalah sektor pangan yang tergolong cukup rentan.
"FAO (Badan Pangan Dunia) menyebut lebih dari 500 juta petnai usaha kecil yang memproduksi lebih 80 persen sumber pangan dunia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim," kata dia.
"Hati-hati ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," ujar Jokowi mengakhiri.
Di sisi lain, Persatuan Bangsa-Bangsa lewat Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) sudah mengeluarkan sederet laporan tentang dampak perubahan iklim.
Di Eropa misalnya, ada empat risiko kunci yang telah terdefinisi. Salah satunya adalah level pemanasan global yang ada di angka 2 derajat celsius, dibandingkan batas yang telah ditetapkan di Paris Agreement yakni 1,5 derajat.
Risiko bisa meningkat andai level itu naik ke 3 derajat celsius. Dalam laporannya, angka kematian dan stres akibat gelombang panas bakal meningkat dua hingga tiga kali jika pemanasan global naik ke angka 3 derajat.
Sementara di Asia, IPCC menyebut sejumlah negara Asia bakal mengalami kekeringan parah sekitar 5 sampai 20 persen. Tak hanya itu keberagamana hayati dan habitat sejumlah binatang juga akan hilang akibat dari perubahan iklim.
Jokowi menyebutkan, Badan Kesehatan Dunia juga memprediksi akan ada 13 juta orang kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia sebagai dampak perang antara Rusia dan Ukraina. "Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi," kata dia.
0 comments:
Post a Comment