Strategi Jokowi Kuatkan UMKM Ternyata Mampu Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

 JAKARTA- Kebijakan strategis Presiden Joko Widodo dengan mendorong pelaku usaha UMKM agar terus berkembang dengan berbagai inovasi yang telah disusun pemerintah dirasa mampu menguatkan peran UMKM dalam kehidupan masyarakat. Terutama dalam upaya  mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ketua Labroratorium Kewirausahaan Universitas Jember, Choirul Saleh menilai era kepemimpinan Presiden Jokowi memberi perhatian yang sangat besar terhadap UMKM.

Melalui berbagai kebijakan Presiden Jokowi, Choirul optimistis UMKM dapat memperkuat sektor ekonomi nasional. Tak heran jika stabilitas ekonomi nasional hingga kini relatif terjaga.

“Akan sangat optimal saya yakin, akan muncul kesadaran-kesadaran kolaboratif, afiliasi, dan terus bersinergi UMKM akan menjadi luar biasa,” papar Choirul. Menurutnya pertumbuhan UMKM menjadi sebuah keniscayaan yang sulit dihindari.

Di sisi lain, Choirul berharap agar semua pihak saling bersinergi untuk terus mendukung penguatan UMKM. Apalagi Presiden Jokowi senantiasa mengampanyekan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mencintai produk-produk dalam negeri.

“Pengembangan UMKM harus betul-betul didasarkan pada sinegisitas, bukan kepada individu,” imbau Choirul.

Kreatifitas para pelaku UMKM dalam menciptakan inovasi-inovasi baru produknya juga sangat diharapkan. Sebab dukungan maksimal pemerintah tanpa disertai dengan inovasi yang terus berjalan akan menjadi tidak optimal.

“Semuanya harus didasarkan pada community product yang ada sesuai dengan potensi di wilayahnya masing-masing,” tegas Choirul.

UMKM menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM turut menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada bertajuk “Kontribusi UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional-Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM”, Sabtu (6/8/2022).

Airlangga mengatakan peran penting UMKM tersebut dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60,5 persen, serta serapan tenaga kerja mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga terbukti resilien di tengah pandemi terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga kuartal II-2022.

Mempertimbangkan berbagai kontribusi tersebut, menurut Airlangga, pemerintah terus memberikan perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan.

“Pandemi Covid-19 berdampak bagi UMKM, sehingga pemerintah mendorong program khusus pemulihan ekonomi nasional dengan mengalokasikan Rp 121,20 triliun pada 2020 dan Rp 83,19 triliun pada 2021 melalui kredit usaha rakyat, BPUM, subsidi bunga non-KUR, penjaminan kredit modal kerja, dan lainnya,” ungkap Airlangga dalam keterangannya, Minggu (7/8/2022).

Adapun pengembangan UMKM tersebut telah menjadi fokus utama pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi, melalui strategi transformasi usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi koperasi.

Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam nomor induk berusaha.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Perpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai rasio kewirausahaan pada 2024 sebesar 3,95 persen.

Selain itu berkaitan dengan pemberian dukungan fasilitas pembiayaan, pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai kelasnya mulai dari program kemitraan dan bina lingkungan, Mekaar PT PNM, bank wakaf mikro, pembiayaan ultra mikro, dan KUR.

Khusus bagi program KUR, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen hingga akhir Desember 2022 dan meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp 373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespons tingginya kebutuhan pembiayaan.

Dukungan lain juga diberikan pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Adapun pemberian dorongan tersebut dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM, seperti pemberian kemudahan perizinan, dan insentif fiskal. Selanjutnya, pembiayaan serta penguatan ekosistem e-Commerce, seperti penciptaan iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, logistik, dan perlindungan data pribadi.

Menko Airlangga turut menyampaikan pentingnya integrasi dan koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian nasional.

“Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang mendukung,” katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri diantaranya oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, serta Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada.